Pilgub Kaltim 2018

KPU Kaltim Gelar Raker Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilgub Kaltim 2018

Daftar Isian Masalah, lanjut Rudi, termasuk di dalamnya menyusun panduan hukum atas pelanggaran pidana, administrasi, dan etik.

KPU Kaltim Gelar Raker Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilgub Kaltim 2018
IST
‎KPU Provinsi Kaltim menggelar rapat kerja (raker) persiapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilgub Kaltim di Hotel Harris, Samarinda, Senin (4/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mulai menggelar rapat kerja (raker) pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Kaltim 2018.

Raker tersebut membahas daftar isian masalah sebelum disusun panduan hukum terkait pelanggaran pidana, administrasi, dan etik.

Hal ini dikemukakan Anggota KPU Kaltim Rudiansyah, usai menjelaskan pembahasan raker sebelum dilanjutkan setelah shalat tarawih, di Hotel Harris Samarinda, Senin (4/6/2018).

"Masih perumusan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Semua Divisi berkaitan dengan Pemungutan dan Pengitungan Suara, Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara wajib mengikuti dan menyusun DIM," kata Rudiansyah, kepada Tribun.

‎Daftar Isian Masalah, lanjut Rudi, termasuk di dalamnya menyusun panduan hukum atas pelanggaran pidana, administrasi, dan etik.

"Perumusan dilanjut ba'da tarawih," lanjut Rudi, Komisioner Bidang Divisi Teknis Pilgub Kaltim.

 
 

Setelah merumuskan DIM, Rudi menambahkan, agenda raker besok akan mendengarkan dan melihat pemaparan DIM dari semua divisi.

"Besok pagi setiap divisi akan presentase DIM. Ini untuk diharmonisasi antar Divisi," jelasnya.

Setelah semua DIM Divisi diharmonisasi, Rudi menambahkan, maka disusun rekomendasi dan rencana untuk ditindak lanjut‎i.

Raker kali ini, menurut dia, dirancang agar saat pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, semua komisioner (KPU Prov/Kab/Kota) memahami secara teknis.

"Dan seluruh komisioner kabupaten/kota akan dibagi wilayah kecamatannya yang menjadi tanggung jawab koordinasi dalam memonitoring dan mensupervisi proses tersebut," urai Rudi. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help