ASN Penyebar Video Pasangan Calon Walikota/wawali Berpotensi Dipidana

Sulaiman mengaku, selama proses kampanye pilkada Tarakan, banyak ASN di lingkungan Pemkot Tarakan yang melakukan pelanggaran

ASN Penyebar Video Pasangan Calon Walikota/wawali Berpotensi Dipidana
TRIBUN KALTIM/JUNISAH
Ketua Bawaslu Kota Tarakan Sulaiman Bersama Komisoner Bawaslu Kota Tarakan, di acara Sosialisasi dengan Media, Selasa (5/6/2018) di Kantor Bawaslu Kota Tarakan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tarakan berinisial KM diduga melanggar aturan disiplin ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan. Pasalnya KM menyebarkan video salah satu pasangan calon (Paslon) di grup WhatsApp (WA).

Terkait tindakan KM inilah, akhirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan memanggil tiga orang saksi di grup WA dan yang mengetahui KM menyebarkan video tersebut, untuk dimintai keterangannya.

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Sulaiman mengatakan, dari kemarin pihaknya telah memanggil saksi yang ada grup WA tersebut. Sampai hari ini sudah ada dua orang saksi yang sudah dimintai keterangannya. Saksi yang dipanggil ini merupakan saksi yang sempat memprotes dan menegur KM, karena telah menyebarkan video salah satu paslon.

"Padahal KM seorang ASN yang harusnya netral dalam pilkada ini dan tidak menyebarkan video paslon karena ini sebuah tindakan yang dapat menguntungkan dan merugikan paslon," ucapnya, Selasa (5/6/2018) di Acara Sosialisasi Media Dalam Pengawasan dan Kampanye Pilkada Tarakan di Kantor Bawaslu Tarakan.

Menurut Sulaiman, tindakan KM menyebarkan video salah satu paslon, bisa saja berpotensi ke unsur pidana. Oleh karena itu pihaknya terlebih dahulu memeriksa sejumlah saksi, setelah itu memanggil KM untuk dimintai keterangannya.

Sulaiman mengaku, selama proses kampanye pilkada Tarakan, banyak ASN di lingkungan Pemkot Tarakan yang melakukan pelanggaran disiplin, karena mendukung salah satu paslon. Melihat ini Bawaslu berkeinginan agar ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di pilkada Tarakan dapat dipidanakan.

"Kita ingin pidanakan ASN ini supaya bisa menjerat dan memberikan efek jera kepada ASN yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Sebab apa yang dilakukan ASN ini berpotensi merugikan proses demokrasi ini. Tapi kadang kala kita tidak bisa pidanakan, karena terbentur dengan jabatannya," katanya.

Dikatakan Sulaiman, sudah sangat jelas dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), ASN yang terbukti melakukan kesalahan di pilkada diberikan sanksi sedang.

"Tapi ternyata sanksi yang diberikan kepada tiga orang ASN di lingkungan Pemkot Tarakan karena melakukan kesalahan dan diproses oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), hanya berupa sanksi ringan mendekati sanksi sedang," ujarnya. (*)

Penulis: Junisah
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help