Pusing Bayar THR, Bupati Berau Manfaatkan Anggaran Dana Silpa

Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan THR dan gaji ke-13 menjadi angin segar bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pusing Bayar THR, Bupati Berau Manfaatkan Anggaran Dana Silpa
Tribun Kaltim/Geafry Necolsen
Bupati Berau Muharram memberikan arahan kepada 40 CPNS yang akan menghadapi ujian prajabatan sebelum diangkat menjadi PNS 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan THR dan gaji ke-13 menjadi angin segar bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan, termasuk di Kabupaten Berau.

Namun kebijakan tersebut tampaknya kurang mempertimbangkan kondisi keuangan di daerah. Ujung-ujungnya, pembayaran THR dan tunjangan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan itu akhirnya membuat sejumlah kepala daerah pusing tujuh keliling mencari sumber anggaran yang bisa digunakan untuk memenuhi janji Presiden. "Kami sebenarnya pusing juga," kata Muharram saat ditanya sumber anggaran untuk membayar THR kepada lebih dari 6.000 ASN di lingkungan Pemkab Berau.

Baca: Guru Honor Bingung tak Dapat THR, Gubernur Awang: Untuk Honorer Dibayar SKPD

Meski demikian, Muharram mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu. "Masih ada dana yang bisa digunakan dari Silpa, dan memungkinkan untuk kita proses, jadi kita tidak melakukan pergeseran anggaran," ungkapnya Selasa ( 5/6) lalu.

Muharram menjelaskan, anggaran untuk membayar THR diambil dari APBD Perubahan (APBD-P), namun pencairannya mendahului APBD-P, dan rencananya dicairkan pada Juni ini.

Hal itu bisa dilakukan, mengingat pembayaran THR ini harus segera dicairkan. "ABT belum (disahkan), tetapi pencairannya mendahului dan perlu diketahui, (kebijakan) ini harus dengan persetujuan DPRD," tegasnya.

Baca: Tukar TelkomselPOIN dapat Tiket Mudik Gratis

Bahkan menurut Muharram, saat ini Pemkab Berau tengah memproses pencairan THR dan gaji ke-13, dan tetap akan menyampaikan laporan realisasi pencairan THR dan gaji ke-13 ke DPRD, sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri.

Kabupaten Berau tidak terlalu berbelit-belit dalam pembayaran THR dan gaji ke-13 tanpa birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. Pemkab Berau, kata Muharram, juga melakukan penghematan dari beberapa pos anggaran, sehingga THR dan gaji ke-13 dapat diamankan dan akan dibayarkan sesuai Instruksi Presiden.

Baca: Pamor Jokowi Menurun, Elektabilitas Prabowo Meningkat, Ini Data dari Survey

"Karena ini sudah instruksi Presiden dan saya melihat kondisi APBD kita masih memungkinkan, maka saya selaku Bupati tentunya mengamankan kebijakan dari atasan. Yang jelas, THR dan gaji ke-13 sudah kita siapkan, dan akan kita bayarkan juga sesuai instruksi Presiden, yakni di awal Juni untuk THR dan di awal Juli untuk gaji ke-13," bebernya.

"Jika kita tak mengamankan, sementara kita masih memungkinkan untuk melaksanakan instruksi tersebut, tentunya akan menjadi polemik. Jadi mau tak mau harus kita amankan," tandasnya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help