Gaji Pokok Pegawai Dipotong Zakat Harta

Sengaja pula kami pilih dipotong dari gaji pokok, tanpa ditambah dengan tunjangan tambahan penghasilan. Kenapa?

Gaji Pokok Pegawai Dipotong Zakat Harta
Ilustrasi zakat 

> Kadar Zakat Fitrah Terendah Rp 25.000 Per Orang

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Kadar zakat fitrah di bulan Ramadan 1439 Hijriah menurut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Paser H Mohlis, adalah 2,5 Kg beras/orang dan dapat dibayar dengan nilai yang menyesuaikan harga beras yang dikonsumsinya.

“Dengan mengacu 2,5 kg beras/orang, yang membayar zakat fitrah dengan uang dibagi 3 tingkatan, yakni Rp 25.000/orang, Rp 30.000/orang dan Rp 37.500/orang. Misalnya, yang dikonsumsi beras Rp 10.000/Kg, maka zakat fitrah yang dibayarkan Rp 25.000/orang,” kata Mohlis, Jumat (8/6).

Pembayaran zakat fitrah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas). Kemenag dalam hal ini, lanjut Mohlis, dalam kapasitas pembina. Jika ada kekurangan di BAZNas, Kemenag yang turun tangan menyelesaikannya dan BAZNas Paser dapat menjadi lembaga amil yang dipercaya masyarakat.

Karena BAZNas Paser tidak hanya memfasilitasi menghimpun dan penyaluran zakat fitrah, tetapi juga menghimpun zakat, infaq dan shadaqah. “Yang wajib justru zakat harta, makanya kami (pegawai Kemenag Paser) secara rutin membayar 2,5 persen zakat harta melalui BAZNas Paser,” ucapnya.

Setiap bulan, lanjut Mohlis, gaji pokok pegawai Kemenag Paser dipotong 2,5 persen oleh bendahara untuk membayar zakat harta. Jika gaji pokoknya Rp 1 juta/bulan, maka yang dibayar Rp 25.000/bulan. Gaji pokok Rp 5 juta/bulan, cukup membayar Rp 125.000/bulan.

Sebenarnya zakat harta juga dibayar satu tahun sekaligus, tetapi nilainya akan terasa besar dan menimbulkan rasa sayang untuk membayarkannya. Oleh karena itu, Kemang Paser lebih memilih membayar zakat harta sebulan sekali.

“Sengaja pula kami pilih dipotong dari gaji pokok, tanpa ditambah dengan tunjangan tambahan penghasilan. Kenapa? Karena nilai tunjangan berfluktuatif, bulan ini naik, bulan depan turun, jadi sulit menghitung kadar zakatnya,” terangnya.

Terkait baru 6 instansi dan SKPD yang membayar zakat melalui BAZNas Paser, Mohlis menyarankan BAZNas Paser menempuh strategi baru, mungkin melalui pendekatan melalui bersurat kepada kepala daerah atau kembali mensosialisasikan Perbup 1/2017 tentang Optimalisasi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah.

“Mungkin BAZNas perlu menginformasikan kepada Pak Bupati tentang instansi dan SKPD yang sudah dan yang belum melaksanakan amanat Perbup 1/2017, sehingga diketahui Pak Bupati dan dapat direspon Beliau. Setelah itu baru dikembangkan ke individu dan perusahaan,” tambahnya menyarankan. (*)

Penulis: Sarassani
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help