Bupati Berau Muharram Dilaporkan Panwascam Ke Polres

laporan atas nama Dani Apriat Maja. Selaku Panwascam Tanjung Redeb. diuraikan waktu kejadian saat kampanye tanggal 23 Mei 2018 pukul 17.00 wita.

Bupati Berau Muharram Dilaporkan Panwascam Ke Polres
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Bupati Berau, Muharram saat memimpin apel hari pertama masuk kerja di tahun 2018. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kaltim membenarkan, bahwa telah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran pilkada ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) terhadap pejabat Bupati Berau, Muharram. Kini laporan tersebut sedang diproses di Polresta Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul membenarkan, bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Berau telah menyerahkan laporan tersebut dan diserahkan ke Gakkumdu.

"Memang benar. Sekarang sedang ditangani Polres Berau. Kita masih menunggu perkembangannya," kata Saipul, kepada Tribun, Senin (11/6).

Informasi yang dihimpun Tribun, laporan tersebut atas nama Dani Apriat Maja. Selaku Panwascam Tanjung Redeb. Dalam laporannya, diuraikan waktu kejadian saat kampanye tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita.

Kejadian itu di rumah pribadi Sdr. Muharram (Bupati Berau) di Jalan Al Bina Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten Berau telah dilaksanakan kampanye pertemuan terbatas salah satu paslon Gubernur Kaltim.

Pada acara kampanye tersebut, Sdr Muharram memberikan pidato/sambutan yang isinya mengajak peserta kampanye untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon Gubernur Kaltim. Hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat kejadian disebutkan, Jalan Albina Kelurahan Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Dalam laporan itu dijelaskan yang terjadi saat itu, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Pejabat yang terlapor yakni H. Muharram. SP.d, MM selaku Bupati Berau memberikan pidato/sambutan yang isinya mengajak peserta kampanye untuk mendukung dan memenangkan salah satu paslon Gubernur Kaltim dengan berfoto bersama dan mengisyaratkan jari nomor urut paslon.

Laporan tersebut disampaikan tanggal 4 Juni 2018 pukul 06.30 wita. Pelapor juga menyertakan tiga saksi Setyawati (Panwascam) dan dua saksi Ajad Sudrajad dan Muhammad Abdul Basyir (swasta).

Dengan laporan tersebut, pasal yang dikenakan yakni pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang.

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help