Soal Pemberian Parsel, Ini Kata Wabup Berau Agus Tantomo

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo juga mengingatkan para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Berau untuk tidak menerima parsel.

Soal Pemberian Parsel, Ini Kata Wabup Berau Agus Tantomo
tribunkaltim.co/geafry necolsen
Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo melihat salah satu produk makanan olahan dari UKM 

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para penyelenggara dan pejabat negara, untuk menolak segala bentuk gratifikasi maupun pemberian lainnya dari rekanan atau pengusaha.

Menjelang hari raya Idul Fitri ini, pemesanan parsel mengalami peningkatan drastis. Bahkan beberap swalayan di Kabupaten Berau juga memajang dan menjual parsel yang siap kirim. Sudah menjadi bagian tradisi di sebagian masyarakat dan pengusaha untuk memberikan parsel.

Namun KPK dengan tegas melarang pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara untuk menerima parsel, terlebih lagi jika pemberian parsel tersebut berkaitan dengan tugasnya sebagai aparatur negara.

Baca: Herdiansyah Hamzah: Parsel untuk Penyelenggara Negara Masuk Kategori Gratifikasi

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo juga mengingatkan para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Berau untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, termasuk parsel.

"Yang mengimbau bukan kelas kita (kepala daerah), yang mengimbau itu kelas KPK. Saya sendiri tidak ada menerima parsel yang aneh-aneh begitu. Ada keluarga yang mengantar buah-buahan ke rumah, tapi kalau parsel tidak ada," kata Agus Tantomo, Senin (11/6/2018).

Agus mengatakan, KPK tentu memiliki pertimbangan sendiri untuk melarang ASN dan pejabat negara menerima pemberian dari pengusaha dan rekanan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Dirinya juga menyarankan, jika nilai parsel atau pemberian melebihi batas yang wajib dilaporkan ke KPK, sebaiknya dikembalikan. "Kalau nilainya layak dilaporkan, ya laporkan ke KPK. Tapi kalau (pendapat) saya, daripada cape-cape melapor ke KPK, lebih baik kembalikan saja sama yang punya," tegasnya.

Saling memberi dan menerima hadiah merupakan hal yang wajar karena menjadi bagian interkasi sosial maupun adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. ?Namun sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK meminta, agar menjadi teladan bagi masyarakat dengan menolak pemberian gratifikasi berupa uang, bingkisan, parcel atau fasilitas lainnya.

Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi tersebut. Namun jika dalam keadaan tertentu, ASN dan pejabat negara terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkannya ke KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help