Panwaslu Paser akan Proses Kasus Pembagian Baju Batik

Kasus pembagian baju batik ini menurut Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid, Selasa (26/6), terjadi di masa tenang Pilgub Kaltim 2018.

Panwaslu Paser akan Proses Kasus Pembagian Baju Batik
Vote-Indonesia.com
Ilustrasi Pilkada serentak 2018 

TANA PASER, TRIBUN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Paser mengidentifikasikan terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, terkait pembagian baju batik di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Minggu (24/6).

Kasus pembagian baju batik ini menurut Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid, Selasa (26/6), terjadi di masa tenang Pilgub Kaltim 2018. "Terjadi di hari Minggu, masuk masa tenang Pilkada (Pilgub) Kaltim 2018. Tapi masih berupa penelusuran terhadap informasi awal terjadinya kasus ini," kata Nur Khamid.

Sejak beberapa hari ini, lanjut Nur Khamid, ia berusaha membagi waktu agar setiap pekerjaan terlaksana dengan baik, baik penertiban Alat Peraga Kampanye (Algaka), apel pergeseran logistik dan personil pengamanan, pengawasan Bawaslu Kaltim di Paser dan laporan indikasi pelanggaran Pilgub di Rangan.

Baca: Mobil Operasional KPU Paser Terbatas

Baca: Warga Binaan di Kaltim Siap Coblos Gubernur

"Saya ke Rangan setelah mendapat laporan itu, sampai disana pukul 20.00, pulangnya pukul 01.30, sampai di rumah pukul 02.00. Itu biar saya mengetahui dengan jelas bagaimana kronologisnya, setelah itu saya tawarkan kepada calon pelapor apakah kasus ini dijadikan laporan atau temuan Panwaslu," ucapnya.

Jika dilaporkan, maka calon pelapor punya waktu tujuh hari menyampaikan laporannya. Karena itu, calon pelapor menyatakan menunggu hasil Pilgub Kaltim 2018, apabila pasangan calon (paslon) yang membagikan baju batik yang menang, baru dia mau melaporkannya.

Meski pun tidak dilaporkan calon pelapor, lanjut Nur Khamid, tetap memproses kasus pembagian batik karena Panwaslu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal terjadinya kasus ini. "Dilaporkan atau tidak, tetap kita proses kasus pembagian baju batik ini," tegasnya.

Sesuai ketentuan, paslon atau tim paslon peserta Pilgub Kaltim 2018 diperbolehkan membagikan baju dalam pertemuan terbatas, kampanye dialogis dan di tempat umum pada masa kampanye. Hanya saja, pembagian baju batik itu terjadi di masa tenang, itupun harga per lembar baju batik tak lebih dari Rp 25.000.

"Baju yang dibagikan di masa kampanye harus tak lebih dari Rp 25.000/lembar, tapi tidak boleh dibagikan di masa tenang.. Infonya ada 10 ikat baju batik yang dibagikan di Rangan, khusus yang dibagikan terlapor sekitar 3 ikat. Terlapor sudah kita panggil, tapi belum datang," ungkapnya.

Atas intruksi Bawaslu RI, tambah Nur Khamid, terlebih lagi dengan adanya kasus ini, Panwaslu Paser bersama Panwascam, PPL dan Panwas TPS melakukan patroli guna melakukan tindakan pencegahan pelanggaran Pemilu. "Ini malam pencoblosan, pengawasan semakin kita perketat dengan patroli," tambahnya. (aas)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved