Pilgub Kaltim 2018

Bawaslu Kaltim Temukan Sejumlah Pelanggaran Saat Pencoblosan, Ini Jenisnya

Banyak pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran teknis, seperti tidak ditandatanganinya surat suara oleh ketua KPPS.

Bawaslu Kaltim Temukan Sejumlah Pelanggaran Saat Pencoblosan, Ini Jenisnya
TRIBUN KALTIM/CHRISTOPER DESMAWANGGA
Proses penghitungan suara di TPS yang terdapat di Rutan Klas II A Sempaja, Samarinda, Rabu (27/6/2018). 

Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pasca pencoblosan pada Pilgub Kaltim 2018, Rabu (27/6/2018) kemarin, Bawaslu Kaltim menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan.

Banyak pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran teknis, seperti tidak ditandatanganinya surat suara oleh ketua KPPS, lalu cukup tingginya C6 yang tidak sampai ke pemiliknya.

"Temuan yang sifatnya teknis itu bakal menjadi bahan evaluasi nantinya, dari informasi yang kami peroleh, ada warga yang masih belum kembali ke Samarinda, pindah, dan meninggal dunia, jadi sebab C6 tidak tersalurkan," ucap Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar, Kamis (28/6/2018).

Baca: AGM Raih Quick Count Terbanyak, Mustaqim Langsung Telepon, Ini Harapannya

Bahkan, Bawaslu Kaltim juga mendapati warga yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, kasus ini didapati di Berau dan Samarinda.

"Untuk data warga yang mencoblos lebih sekali itu sudah kita miliki, satu kasus yang di Samarinda dia mencoblos dua kali di TPS yang sama.

Sedangkan satu kasus di Berau, warga itu mencoblos dua kali di TPS yang berbeda, kita akan bahas sore ini secara komprehensif," urainya.

Baca: Satgas Antimop Polda Kaltim Tangani 1 Kasus Dugaan Money Politic

Lanjut dia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum ada menemukan maupun mendapatkan laporan adanya praktik money politic saat pencoblosan kemarin (27/6/2018).

Termasuk di TPS yang dianggap rawan juga tidak ditemukan adanya pelanggaran, terutama praktik money politic.

"Untuk di TPS rawan, termasuk di TPS lainnya, kita juga tidak ada menemukan adanya praktik money politic, hanya saja saat sebelum pencoblosan sempat terjadi kurangnya surat suara di Berau, tapi itu sudah dapat teratasi," terangnya.

Lebih lanjut terkait dengan dugaan money politic, pihaknya masih menangani kasus yang terjadi di Paser dan Kutai Kartanegara (Kukar), yang terjadi sebelum pencoblosan.

"Kita masih tangani yang di Paser dan Kukar, jika memang terbukti, sanksinya cukup berat, dan tindak pidana," ucapnya.

Baca: Mendadak, Popularitas BTS di Meksiko Langsung Melejit Setelah Korsel Kalahkan Jerman!

Kendati demikian, pihaknya menilai proses pencoblosan berjalan lancar, walaupun pihaknya menilai partisipasi pemilih di bawah 60 persen.

"Secara umum berjalan dengan lancar, walaupun memang terdapat indikasi terjadinya pelanggaran. Nanti kita lihat persentasi pemilih, dimungkinkan di bawah 60 persen," tutupnya. (*)

Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help