Pilgub Kaltim 2018

Temukan Pelanggaran saat Pencoblosan? Bawaslu Beri Waktu 7 Hari untuk Melapor

Beberapa kali laporan yang kita terima dari WA dan SMS, saat kita datangi malah tidak terbukti adanya pelanggaran

Temukan Pelanggaran saat Pencoblosan? Bawaslu Beri Waktu 7 Hari untuk Melapor
Ilustrasi - Pencoblosan 

Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Bawaslu Kaltim masih menunggu hingga tujuh hari kedepan, jika ada yang ingin melaporkan adanya pelanggaran saat pencoblosan pada Pilgub Kaltim 2018.

Bagi warga yang hendak melaporkan adanya pelanggaran, dapat menyertakan minimal dua barang bukti, agar dapat segera ditindaklajuti oleh Bawaslu.

"Laporan maksimal 7 hari setelah kejadian itu terjadi, dan bawa juga alat buktinya, bisa berupa foto, video, bahkan barang yang digunakan saat terjadinya pelanggaran," ucap Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar, Kamis (28/6/2018).

Baca: Hari Pertama PPDB Disdik Bulungan Diserbu Orangtua Siswa

"Kalau memang ada tidak terawasi oleh kami saat pencoblosan, silahkan laporakan, kami akan tindaklajuti," tambahnya.

Dia pun berharap, jika nantinya warga melakukan pelaporan, haruslah jelas dan konkrit, pasalnya selama ini pihaknya kerap tidak menemukan adanya pelanggaran, dari hasil pelaporan warga, melalui pesan singkat maupun WhatsApp (WA).

"Beberapa kali laporan yang kita terima dari WA dan SMS, saat kita datangi malah tidak terbukti adanya pelanggaran, jadi jangan hanya kirim SMS kosong saja," tuturnya.

Baca: Satu Hari Setelah Pencoblosan Pilgub Belum Ada Laporan Kecurangan

Dia menjelaskan, saat pencoblosan kemarin (27/6/2018) pihaknya tidak ada menemukan praktik money politic, saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap dugaan money politic yang terjadi di Paser dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebelum pencoblosan.

"Dihari pencoblosan kita tidak temukan maupum terima laporan, tapi sebelum itu ada dua kasus yang kita dapati," ucapnya.

Praktik money politic pun menjadi salah satu pelanggaran berat, yang sanksinya bisa berupa diskualifikasi terhadap paslonnya, jika dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Sedangkan praktik money politic yang dilakukan orang per orang, makanya sanksinya merupkan sanksi pidana, bahkan sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sanksi tidak hanya diberikan kepada si pemberi, namun juga si penerima.

Baca: Kebutuhan Uang Tunai Selama Puasa dan Lebaran Melampaui Prediksi BI Kaltim

"Kalau memang terbukti, si paslon bisa didiskualifikasi, sedangkan si penerima juga dapat sanksi," tutupnya. (*)

Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved