Pilgub Kaltim 2018

BSPN PDIP Himpun Sejumlah Kejanggalan di Perhitungan Suara Pilgub Kaltim

Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Kaltim menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemungutan suara, Pilgub Kaltim

BSPN PDIP Himpun Sejumlah Kejanggalan di Perhitungan Suara Pilgub Kaltim
TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO
Penyegelan secara resmi logistik kotak suara untuk Pilgub Kaltim untuk Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kota Balikpapan. 

TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP Kaltim menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemungutan suara, Pilgub Kaltim. Saat ini, sejumlah kejanggalan tersebut sedang dihimpun oleh PDIP.

Ketua BSPN PDIP Kaltim Agus Salim menuturkan, BSPN tidak hanya menghimpun data hasil pemungutan suara dari saksi, BSPN juga mampu mendeteksi kejanggalan perhitungan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca: Ratna Pandita Bongkar Identitas Lucinta Luna, Sang Manajer Beri komentar Begini

Beberapa kejanggalan yang ditemukan timnya pun diungkap Agus Salim.

"Contohnya surat suara per TPS itu sesuai DPT (daftar pemilih tetap) plus 2,5 persen. Itulah surat jumlah suara di TPS. Temuan kita, ada TPS yang kekurangan surat suara, tapi ada juga yang berlebih sampai 280 seperti yang terjadi di salah satu TPS di Paser," ungkap Agus Salim, Sabtu (30/6/2018).

Temuan lain, kata Agus, juga didapatkan di Kutai Kartanegara (Kukar).

"Di Kukar lebih besar surat suara sah sama dengan DPT. Secara distribusi tingkat partisipasi itu 63 persen hampir merata di Kaltim. Dii beberapa TPS di Kukar, pemilih itu 100 persen DPT, itukan janggal," katanya lagi.

Kejanggalan inilah, lanjut Agus, yang dihimpun dan akan disampaikan saat pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan.

"Ketua kami, Pak Safaruddin meminta kejanggalan ini diprofiling dan kita telusuri," kata Agus.

Baca: Amien Rais dan Prabowo Dipasangkan Koalisi Umat Madani Maju di Pilpres 2019

BSPN, kata Agus, sudah memanggil para saksinya di kecamatan.

"Kita briefing saksi kecamatan agar bisa membunyikan semua pelanggaran saat pleno di kecamatan. Kalau penyelenggara di kecamatan tak bisa menjelaskan kenapa kejanggalan-kejanggalan itu terjadi, kita minta saksi tidak menandatangani berita acara," tegas Agus.

Selain itu, lanjut Agus, tim juga mendapati beberapa laporan mengenai dugaan money politik. Namun, dugaan ini ditangani di bidang lainnya di PDIP.

"Ada money politic. Saksi-saksi yang melapor sudah ada. Tapi, bidang lain yang tangani," tuturnya.

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved