Gubernur Irianto Temui Wamen ESDM, Minta Kuota Batu Bara Tetap 12,5 Juta Ton

Pemprov Kaltara minta kuota produksi batu bara pada 2018 dikembalikan menyamai kuota 2017, sebanyak 12,5 juta ton.

Gubernur Irianto Temui Wamen ESDM, Minta Kuota Batu Bara Tetap 12,5 Juta Ton
HO/Humas
BERTEMU ARCHANDRA - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bertemu Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Senin (2/6) di Jakarta. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemprov Kaltara minta kuota produksi batu bara pada 2018 dikembalikan menyamai kuota 2017, sebanyak 12,5 juta ton. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat bertemu Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Kuota produksi batu bara yang dipatok pemerintah tahun ini turun menjadi 9,3 juta ton.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan, penurunan produksi batu bara ini tentu bakal berimbas pada dana bagi hasil atas royalti batu bara. "Jauh dari itu, kemungkinan terjadi PHK karyawan yang menyebabkan banyak pengangguran," kata Irianto saat menghubungi Tribun, Senin (2/7) malam dari Jakarta.

Penurunan kuota produksi batu bara diprediksikan pula menganggu komitmen penjualan batu bara oleh perusahaan kepada mitra pembelinya di dalam maupun luar negeri.

Baca: Biaya Pilgub Lebih Rp 350 Miliar dan Golput Masih 40 Persen, Pilgub Kaltim Gagal atau Sukses?

"Batu bara dari Kaltara cukup diminati di pasar luar negeri, utamanya negara-negara Asean. Termasuk juga India. Tentu pengurangan itu akan menurunkan nilai ekspor kita," ujarnya usai bertemu Wamen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar.

Yang lebih dikhawatirkan lagi ialah penurunan angka pertumbuhan ekonomi. Di Kalimantan, Kaltara sudah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Bahkan beberapa kali berada di urutan teratas dari empat provinsi lainnya.

"Itu bisa mengganggu atau menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi maupun kegiatan ekonomi masyarakat lokal," ujarnya.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kata Irianto telah merespon usulan tersebut. Irianto mengatakan, usulan yang telah disampaikan akan ditanggapi Kementerian ESDM secara resmi. "Nanti surat Gubernur Kaltara itu akan ditanggapi secara resmi oleh Kementerian ESDM. Kita tunggu saja," katanya.

Baca: Jebloknya Rupiah Pengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan

Perlu diketahui, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batu Bara untuk Kepentingan Dalam Negeri disebutkan bahwa presentase minimal penjualan batu bara untuk dalam negeri kepada perusahaan pemegang PKP2B tahap operasi produksi dan IUP Operasi Produksi Batu Bara sebesar 25 persen dari rencana jumlah produk batu bara 2019 yang disetujui Menteri atau Gubernur.

Kedua, perusahaan wajib memenuhi presentase minimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri.

"Perusahaan dilarang menjual ke luar negeri batu bara yang menjadi kewajiban pemenuhan presentase minomal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri," bunyi diktum ketiga keputusan tersebut.

Baca: Brasil Berhasil Pulangkan Meksiko Lewat Gol Neymar dan Firmino

Keempat, perusahaan yang tidak memenuhi presentase monimal penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, dikenakan sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2019 serta pengurangan kuota ekspor sebesar jumlah kewajiban penjualan batu bara dalam negeri yang tidak terpenuhi. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help