BKPP Proses Pensiun Dini Kepala Dinas Perikanan PPU

(BKPP) Penajam Paser Utara (PPU) sedang memproses pensiun dini Kepala Dinas Perikanan, Abbas Chalid

BKPP Proses Pensiun Dini Kepala Dinas Perikanan PPU
Tribun Kaltim/Samir
Sekretaris BKPP Khairuddin 

Laporan wartawan Tribunkaltim. co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Penajam Paser Utara (PPU) sedang memproses pensiun dini Kepala Dinas Perikanan, Abbas Chalid. 

Bukan hanya itu, tiga pejabat eselon II juga akan memasuki masa pensiun pada Desember dan awal tahun depan

Sekretaris BKPP, Khairuddin, Senin (9/7/2018) menjelaskan, eselon II yang akan memasuki masa pensiun adalah staf ahli bupati, Habring pada Desember mendatang, kemudian Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rahman Nurhadi yang pensiun pada Februari serta Kepala Dinas Sosial Suyanto yang memasuki masa pensiun pada April tahun depan
"Kemudian Abbas Chalid yang telah mengajukan pensiun dini dan dalam tahap proses, " ujarnya.

Baca: Fahri Hamzah Khawatir PKS Tak Ada Lagi Tahun 2019

Dengan adanya empat pejabat eselon II yang pensiun maka harus diangkat pejabat untuk menduduki posisi jabatan tersebut

Untuk itu lanjutnya, pihaknya akan segera mengajukan anggaran untuk menggelar uji kompetensi atau assesment bagi pejabat yang ingin menduduki jabatan tersebut dan paling lambat harus digelar tahun ini.

Ia mengungkapkan jumlah pejabat eselon III a yang bisa bersaing menduduki jabatan tersebut sebanyak 31 orang.

Baca: Habiskan Akhir Pekan, Presiden Jokowi Olahraga Bareng Jan Ethes

Apalagi hasil assesment hanya berlaku selam dua tahun, sehingga mereka yang pernah mengikuti namun sudah dua tahun maka harus ikuti assesment lagi.

Selain eselon II yang akan pensiun katanya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Ibrohim Masud juga akan pensiun pada Agustus tahun ini. Ia mengatakan bila pejabat eselon II a akan menduduki jabatan eselon II maka juga akan dilakukan pergeseran untuk eselon IIb.

Untuk syarat menduduki jabatan eselon II kata Khairuddin, selain harus mengikuti assesment juga harus berumur maksimal 56 tahun saat dilantik.

Baca: Justin Bieber Melamar Hailey Baldwin

Mengenai bupati terpilih yang akan melakukan mutasi, ia menjelaskan minimal lima bulan setelah pelantikan baru bisa melakukan mutasi.

"Bisa memutasi pejabat sebelum lima bulan setelah dilantik namun syaratnya harus izin ke Mendagri, " ujarnya

Penulis: Samir
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help