Pembebasan Lahan Pusat Pemerintahan Kaltara dalam Tahap Validasi Pemilik

Lahan yang dibebaskan seluas itu akan diplot sebagai tempat pembangunan gedung kantor instansi vertikal

Pembebasan Lahan Pusat Pemerintahan Kaltara dalam Tahap Validasi Pemilik
Tribun Kaltim/M Arfan
Peta kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang dipajang di gubernuran beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pembebasan lahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2019 nanti. Tahun lalu Pemprov sudah membebaskan sebanyak 96,7 hektare untuk kawasan gubernuran.

Tahun ini ditargetkan bisa dibebaskan lagi 476,5 hektare. Lahan yang dibebaskan seluas itu akan diplot sebagai tempat pembangunan gedung kantor instansi vertikal seperti Kepolisian Daerah, Komando Resort Militer, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan lainnnya.

"Lokasi 476,5 hektare itu ada di sebelah kiri jalan trans Kalimantan, jika dari arah Tanjung Selor. Itu sudah siap dana down payment-nya," kata Saiful, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pusat Pemerintahan mewakili Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara, Suheriyatna, Senin (9/8/2018).

Baca: Hadi Mulyadi Berencana Kembalikan Guru Honor SMA/SMK ke Kabupaten/Kota

Prosesnya sekarang, sedang dalam tahap validasi pemilik lahan yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat dan atau SPPT. Termasuk pula pemilik lahan yang dibuktikan dengan pengakuan tetangga-tetangga pemilik lahannya.

"Setelah validasi, akan ditetapkan daftar nominatif oleh tim apresial. Nanti dana di kita Rp 50 miliar itu diserahkan ke BPN. BPN nanti yang membebaskan," katanya.

Saiful belum memperkirakan secara pasti berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan 479,5 hektare itu.

"Yang jelas kita siap membebaskan," katanya.

Baca: Cari Penyebab Banjir, Walikota Balikpapan Temukan Kabel Optik dan Sampah Dalam Gorong-gorong

Di lokasi yang akan dibebaskan itu terdapat sedikitnya 340 bidang tanah. Tahun 2019 nanti akan dibebaskan lagi 187,1 hektare untuk kawasan perkantoran organisasi perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan kawasan alun-alun.

"Tahun 2020, baru ke pembebasan lahan fasilitas umum seperti area perumahan, olahraga, dan prasarana lainnya seperti taman kota," sebutnya.

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help