Tunggu Pilkakam Serentak, 6 Kampung di Berau Dipimpin Pejabat Sementara

Enam kampung yang masa jabatannya telah berakhir tersebut, saat ini diisi oleh pejabat sementara,

Tunggu Pilkakam Serentak, 6 Kampung di Berau Dipimpin Pejabat Sementara
Tribun Kaltim/Geafry Necolsen
Camat Gunung Tabur, Mulyadi melantik Penjabat Kepala Kampung Pulau Besing, Senin (9/7/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO – Camat Gunung Tabur, Mulyadi melantik Penjabat Kepala Kampung Pulau Besing, Senin (9/7/2018).

Sepanjang tahun 2018 ini, Pemkab Berau telah menunjuk 5 penjabat kepala kampung. Dan rencananya, pada bulan ini juga akan melantik penjabat kepala Kampung Suka Murya, Kecamatan Talisayan.

Seluruh penjabat kepala kampung ini akan melaksanakan tugasnya hingga tahun 2019 nanti. “Sambil menunggu pemilihan kepala kampung (pilkakam) serentak gelombang ketiga yang akan digelar pada tahun 2019 mendatang,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, Sudirman, melalui Syarifuddin, Staf Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Berau.

Baca: Bertemu Isran Noor, Awang Faroek Singgung Soal Proyek Ini

Enam kampung yang masa jabatannya telah berakhir tersebut, saat ini diisi oleh pejabat sementara, sehingga tahun depan, pemilihan kepala kampung bisa dilaksanakan secara serentak. Dijelaskannya, pilkakam secara serentak ini berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Nomor 7 Tahun 2015, pilkakam yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

pilkakam secara serentak ini diharpakan selain menghemat waktu, juga menghemat biaya. Pemilihan kepala kampung tahun 2019 nanti adalah pemilihan yang digelar secara serentak yang ketigakalinya di Kabupaten Berau.

Tahun 2015 lalu, Pemkab Berau telah melaksanakan pilkakam serentak di 27 kampung. Kemudian di tahun 2017, ada 56 kampung yang menggelar pilkakam secara serentak. Seperti pemilihan kepala kampung sebelumnya, tahun 2019 nanti juga dibentuk panitia Pilkakam oleh pemerintah kampung setempat. 

Baca: Oppo Find X segera Diluncurkan, lalu Berapa Harganya di Indonesia?

Sementara Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) membentuk Panitia Pilkakam yang bertugas sebagai penyelenggara. Beberapa tugas panitia diantaranya, menyiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), verifikasi DPS, penetapan daftar pemilih tambahan, hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seluruh mekanismenya hampir sama dalam kegaiatan Pemilu.

Dengan demikian, masyarakat yang akan memilih menentukan, tokoh yang dipercaya dapat memimpin kampung mereka masing-masing. Berbeda dengan pemilihan kepala kampung gelombang pertama, sejak tahun 2017, siapapun dapat mencalonkan diri menjadi kepala kampung.

Calon kepala kampung tidak lagi dipersyaratkan berdomisili di kampung tempat pencalonan. Peraturan tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2016 pada 23 Agustus 2016, terkait penghapusan aturan syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desa lewat pengujian pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor  6 tahun 2014 tentang desa.

Baca: Terlibat Peredaran Ganja di Balikpapan, 5 Pemuda Ditangkap Polisi

Dengan Keputusan MK tersebut, siapapun boleh mencalonkan diri sebagai kepala kampung dari mana saja, meski yang bersangkutan merupakan calon kepala kampung yang bukan berdomisili di kampung tersebut. Meski demikian, setelah terpilih, kepala kampung wajib tinggal di kampung tersebut.

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved