Segera Periksa Puluhan Pelabuhan, Kejaksaan Bisa Temukan Indikasi Korupsi Pengadaan dan Suap Izin

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Permintaan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim memeriksa seluruh pelabuhan di Provinsi Kaltim dan Kaltara, sebagai bentuk pencegahan.

Tidak menutup kemungkinan aparat Kejati Kaltim dapat menemukan indikasi korupsi pengadaan fasilitas dan suap perizinan. 

Hal ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah.

Menurut dia, kerja sama atas permintaan Kementerian Perhubungan dengan Kejati Kaltim bermakna dua hal. 

"Pertama, sebagai bentuk pencegahan dalam hal sistem deteksi dini (early warning), khususnya terkait pelanggaran hukum yang terjadi dalam lalu lintas aktivitas pelabuhan," kata Castro sapaan akrabnya, kepada Tribun, Rabu (11/7/2018). 

Makna kedua kerja sama ini, lanjut dia, memastikan ketaatan terhadap semua dokumen hukum yang menjadi kewajiban-kewajiban pelabuhan. Terutama kapal-kapal yang beroperasi. 

"Dua hal itu yang jadi fokus kejaksaan. Soal teknis, tentu saja Kejaksaan tidak punya kompetensi. Itu menjadi domain KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan). Kejaksaan dalam hal ini masuk ke semua aspek ketaatan hukumnya," ungkap aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim. 

Baca juga:

Lega Evakuasi Lancar, MU Undang Tim Sepak Bola Thailand yang Terjebak di Gua ke Old Trafford

Soal Kelanjutan Operasional RM Tahu Sumedang, UPTD Tahura Tunggu Surat KSDAE