Tindak Lanjuti Kasus Kekerasan Pada Wanita, DPRD Balikpapan Gelar FGD

Dari FGD tersebut terungkap bahwa kasus tindak kekerasan pada wanita terbilang masih cukup tinggi

Tindak Lanjuti Kasus Kekerasan Pada Wanita, DPRD Balikpapan Gelar FGD
Tribun Kaltim/Aditya Rahman Hafidz
Sri Wahyuningsih 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Forum Group Discussion (FGD) tentang Kajian Perlindungan Perempuan Terhadap Tindakan Kekerasan digelar atas kerjasama Komisi IV DPRD Balikpapan bersama Universitas Brawijaya Malang, di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan Utara, Kamis (12/7/2018).

Dari FGD tersebut terungkap bahwa kasus tindak kekerasan pada wanita terbilang masih cukup tinggi, khususnya di Balikpapan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi atau inovasi bagaimana cara agar tindak kekerasan pada perempuan dapat menurun bahkan diharapkan tidak terjadi lagi.

Baca: Anggap PPDB Online Kacau Balau, Orangtua Siswa Mengadu ke Ombudsman

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih, mengatakan FGD ini dilakukan agar dapat memberikan masukan kepada DPRD Komisi IV.

"Apa yang disampaikan ibu Dwita dari Himpunan Psikologi Indonesia, saya sependapat bahwa ada semacam realita yang seperti itu. Makanya closing statement-nya itu memberikan masukan kepada tenaga ahli dari Komisi IV DPRD, karena beliau beliau adalah tenaga ahli, tentunya kami berharap pemetaan dari hilir-hilir yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan itu apa saja. Tentunya berdasarkan jenis-jenis kasus kekerasan yang diatur di dalam undang-undang yang ada," ujarnya.

Baca: Gunung Anak Krakatau Meletus 56 Kali, BNPB Tetapkan Status Waspada

Kemudian lanjutnya, dari pemetaan tersebut nantinya akan dapat dijabarkan oleh tenaga ahli dari Universitas Brawijaya untuk memetakan inovasi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah kota Balikpapan bersama dengan DPRD yang nantinya akan dituangkan dalam Perda.

"Inovasi yang mengarah kepada perlindungan perempuan," jelasnya.

Menurutnya, peningkatan peran serta masyarakat salah satunya melalui pembentukan struktur seksi perlindungan perempuan dan anak hingga pada struktur masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) pun perlu dibuat. "Sehingga jika ada kasus, cepat segera tertangani oleh aparat penegak hukum, dan mungkin dari situ oleh tenaga ahli bisa menggali inovasi-inovasi yang lain untuk percepatan akses penurunan kasus-kasus yang ada," tuturnya.

Ketua Pusat Studi Konflik dan Kebijakan atau Research Centre for Conflict and Policy (RCCP) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Abdullah Said, mengatakan perlu dibuatkan sebuah Perda yang memayungi agar tindak kekerasan pada perempuan dan anak tidak terjadi. Kemudian muncul program-program dimana dinas terkait melaksanakan program tersebut, salah satunya program bimbingan pra-nikah.

"Nanti begitu Perda ada, betul ini nanti tugasnya bimbingan pra-nikah itu dari Depag dan KUA, tapi nanti unsur dari dinas teekait harus diikutkan dalam program, entah Dinas Sosial, atau DP3AKB," jelasnya.

Penulis: Aditya Rahman Hafidz
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help