Nilai Tukar Rupiah Bergejolak, JK Sebut Adanya Kemungkinan Evaluasi Kebijakan Subsidi

Pemerintah akan meminta Bank Indonesia (BI) menjaga kurs rupiah dengan terus melakukan intervensi ke pasar uang.

Nilai Tukar Rupiah Bergejolak, JK Sebut Adanya Kemungkinan Evaluasi Kebijakan Subsidi
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/Laily Rachev/Setp
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan adanya kemungkinan evaluasi kebijakan subsidi sebagai akibat dari gejolak nilai tukar rupiah yang sedang terjadi saat ini.

Namun, JK menyebut belum membuat rincian subsidi apa yang akan dievaluasi, dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (10/9/2018).

“Kemungkinan juga mengurangi pengeluaran secara memanfaat bagaimana subsidi bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan bukan kepada yang tidak membutuhkan,” jelas JK.

Selain kemungkinan evaluasi subsidi, JK juga memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi gejolak nilai tukar rupiah.

Pemerintah akan meminta Bank Indonesia (BI) menjaga kurs rupiah dengan terus melakukan intervensi ke pasar uang.

Tujuannya agar nilai tukar rupiah tidak anjlok.

“Itu memang tugas Bank Indonesia seperti itu. Menjaga kurs,” ujar JK.

Langkah kedua adalah pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20).

 

Baca juga:

Jadwal Lengkap Liga Champions, Mulai 18/19 September: Inter Milan vs Tottenham, Liverpool vs PSG

Bukan Kenaikan Harga, Ini yang Dikhawatirkan Pelaku Bisnis Otomotif Kaltim Akibat Pelemahan Rupiah

Pemekaran DOB di Perbatasan, Pertahankan Konservasi Heart of Borneo dan Kedaulatan NKRI

Lawan Persija Jakarta, Kiper Borneo FC Rindu Cleansheet



Tujuan kebijakan ini untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan dinilai mampu menekan impor migas.

Sedangkan langkah ketiga adalah dengan mengurangi jumlah impor.

Untuk mengendalikan jumlah impor, pemerintah menaikkan tarif impor barang konsumsi.

Permintaan akan barang impor bisa menyebabkan bertambahnya permintaan valuta asing dan membuat rupiah semakin tertekan.

Kenaikan tarif impor akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal dan membuat orang lebih memilih barang produksi dalam negeri.

“Karena mahal, orang akan memilih produk dalam negeri, itu dasar berpikirnya,” jelas JK.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah resmi merilis kebijakan tarif impor baru guna mengendalikan laju impor barang konsumsi pada PPh pasal 22.

Diwartakan dari Kontan.co.id, Rabu (5/9/2018), tarif pajak Barang Mewah (BM) naik dari yang sebelumnya berada di range 10 hingga 50 persen, kini disamakan menjadi 50 persen sesuai dengan PPh pasal 22.

Halaman
12
Editor: Kholish Chered
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved