Walikota Rizal Siap Evaluasi Proyek RPU, Soal Dugaan Korupsi tak Ikut Campur

Kondisi lahan lokasi rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) di Km. 13, Karang Joang yang telantar dipenuhi ilalang

Walikota Rizal Siap Evaluasi Proyek RPU, Soal Dugaan Korupsi tak Ikut Campur
Capture
capture rpu 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kondisi lahan lokasi rencana pembangunan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) di Km. 13, Karang Joang yang telantar dipenuhi ilalang mendapat respon Walikota Balikpapan Rizal Effendi. Rizal menilai, Balikpapan sangat memerlukan fasilitas RPU mengingat tingginya kebutuhan ayam potong di Balikpapan.

Keberadaan tempat pemotongan unggas yang legal sudah menjadi impian program utama dari Pemkot Balikpapan selama ini.

Kepada Tribun, Rizal menjelaskan, pembangunan RPU ibarat menjadi sebuah keharusan yang mesti diwujudkan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan yang inginkan produk daging pangan yang layak konsumsi.

"Warga ingin yang higenis, buat yang muslim merasa jelas syariatnya, sehingga tetap perlu adanya RPU," ujarnya, Rabu (12/9).

Baca: Media Asing Wartakan Konspirasi Kejahatan Keuangan di Era Presiden SBY, Andi Arief Colek Sri Mulyani

Melihat kondisi rencana pengadaan RPU di Km 13 pastinya nanti akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum dipakai menjadi benar-benar sebagai tempat RPU.

Alasannya, lokasi di Karang Joang tersebut statusnya sudah menjadi bagian aset Pemkot Balikpapan. Sehingga perlu disinkronkan dengan rencana awal meski harus melalui tahapan evaluasi kembali.

"Mau lihat dahulu kelemahannya bagaimana, kendalanya seperti apa. Apa kesulitannya, kita mau pelajari lagi, mau dievaluasi," kata Rizal.

Baca: Apple Segera Luncurkan iPhone Berpola Dual Sim

Saat ditanya mengenai lokasi RPU di kilometer 13 Karang Joang, yang sekarang sedang menjadi sorotan aparat penegak hukum, Walikota Rizal tidak ingin campur tangan.

Menurut dia, proses penegakan hukum ranahnya aparat kepolisian. Posisi Pemkot Balikpapan tidak ada kewenangan untuk mencampuradukkan persoalan ini dengan penanganan hukum. Rizal mempersilakan aparat penegak hukum melakukan proses jika memang hal tersebut dinyatakan muncul adanya dugaan korupsi.

"Silakan aparat kepolisian menuntaskan. Kami pemerintah tidak bisa masuk ke area situ, soal ada temuan dugaan korupsi serahkan semuanya pada aparat," tegasnya. (*)

Selengkapnya Baca Tribun Kaltim edisi Kamis (13/9)

Penulis: Budi Susilo
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved