Pelaku Perdagangan Ilegal di Kaltara Diminta Jadi Importir Resmi

Ada pula yang langsung mengambil barang di Malaysia, kemudian dibawa ke Tarakan maupun Bulungan tanpa dokumen yang resmi.

Pelaku Perdagangan Ilegal di Kaltara Diminta Jadi Importir Resmi
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Prosesi pemusnahan barang ilegal di area Mapolres Bulungan, Kamis (13/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Perdagangan lintas batas negara diperbolehkan hanya untuk daerah-daerah terluar.

Di luar daerah-daerah perbatasan, barang asal negara tetangga tidak boleh dimasukkan ke daerah lain tanpa dokumen yang resmi atau legal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Pabean B Tarakan, Sutikno mengatakan, lembaganya tengah berusaha menyadarkan pelaku-pelaku usaha agar bisa melakukan aktivitas itu dengan cara yang legal.

Pasalnya banyak pelaku menyuplai barang ke daerah lain jika di daerah-daerah perbatasan kelebihan pasokan.

Misalnya barang perbatasan dibawa ke Tarakan dan Bulungan.

Ada pula yang langsung mengambil barang di Malaysia, kemudian dibawa ke Tarakan maupun Bulungan tanpa dokumen yang resmi.

"Kami sudah minta mereka pakai jalur yang resmi. Artinya punya izin," katanya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (13/9/2018) di area Mapolres Bulungan/Mapolda Kalimantan Utara.

KPPBC Pabean Tarakan mengklaim dalam setahun terakhir mengasistensi pelaku usaha supaya lebih taat aturan. Pelaku-pelaku yang tertangkap dibina.

"Jika kami tanyakan, sebetulnya mereka juga mau legal sejak dulu. Untuk itu maka persyaratannya akan kami bantu. Kami juga tidak mau ada yang ilegal. Kami tidak ingin pelaku itu kehilangan mata pencaharian," ujarnya.

Untuk menjadikannya legal, Bea Cukai meminta pelaku-pelaku itu berhimpun untuk menjadi importir yang memiliki badan hukum, punya angka pengenal impor, dan permodalan skala usaha.

"Karena kalau sendiri-sendiri kan tingkat usahanya kecil. Sementara yang mereka lakukan itu adalah perdagangan internasional. Maka harus dibuat mereka berhimpun menjadi importir resmi. Itu cara kami meng-upgrade mereka," ujarnya.

"Kalau misalnya sudah terkumpul 15 orang, maka saling koordinasi lah. Misalnya yang harus dilengkapi izin apa saja, kebutuhan barangnya apa. Kalau sudah lengkap semua pasti mereka bisa melakukan impor," sebutnya.

Apalagi pelabuhan Tarakan lanjutnya, ditunjuk oleh pusat sebagai salah satu pelabuhan masuk barang tertentu berdasarkan Permendag Nomor 87 Tahun 2016.

"Tetapi sampai saat ini belum ada pemasukan produk tertentu melalui pelabuhan itu," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved