ASN Terpidana Korupsi di Kaltim akan Dipecat, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan daftar aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di daerah se-Indonesia terpidana korupsi

ASN Terpidana Korupsi di Kaltim akan Dipecat, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
TribunBatam
Ilustrasi pegawai negeri sipil (sekarang disebut aparatur sipil negara) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan daftar aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di daerah se-Indonesia terpidana korupsi dan telah diputus (inkracht) sebanyak 2.357 ASN. Termasuk di Kaltim ada 60 ASN terpidana korupsi, terdiri dari 60 orang (12 ASN provinsi, 48 ASN kab/kota).

Untuk wilayah Kalimantan, Provinsi Kaltim paling banyak, yakni sebanyak 60 orang, disusul Kalteng 55 orang (5 provinsi, 50 kab/kota), Kalbar 47 orang (4 provinsi, 43 kab/kota), Kalsel 44 orang (10 provinsi, 34 kab/kota), dan paling sedikit Kaltara 10 orang (10 kab/kota)

Tribun mencoba konfirmasi kepada pihak-pihak di Kaltim. Asisten III Pemprov Kaltim Bere Ali saat dikonfirmasi, Jumat (14/9) kemarin, menyatakan sampai saat ini surat resmi dari BKN pusat belum diterima. Walaupun diakuinya, informasi terkait daftar ASN yang terjerat kasus korupsi ini sudah tersebar melalui grup-grup Whats App.

Baca: Tak Lagi Telanjang, Begini Penampilan Hulk di Film Avengers 4

"Nanti akan kami rapatkan. Kami bahas secara lebih rinci. Pertama, edaran baru kami dapat via media dan WA. Kami belum terima secara langsung (fisiknya). Kalau kami tak terima secara langsung, sekarang kan zaman edit-editan luar biasa," ujar Bere Ali.

Jika nanti telah menerima arahan pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut, tak ada pilihan lain untuk melakukan perintah tersebut, termasuk keputusan pemecatan.

"Jelas kalau itu keputusan pusat, kami (daerah) harus kami ikuti. Suratnya dikirim ke daerah dulu kan, kami baca dan sudah kami pelajari, baru kami inventarisir. Siapa yang tipikor dan yang bukan. Pasti ada tindak lanjutnya," katanya.

Persoalan apakah terpidana tipikor ASN tersebut yang masih menerima gaji atau tidak juga ikut dijawab Bere Ali. "Nah apakah ini diterapkan untuk terpidana yang bebas tahun lalu atau bagaimana? Detailnya bagaimana. Kami harus banyak diskusi dahulu dengan pusat, bagaimana implemantasinya. Terutama, bagaimana implemantasinya, jika ada case-case tertentu," ucap Bere.

Baca: Diusir Gubernur Edy Rahmayadi, Ibu-ibu tak Gentar, Polisi pun Harus Turun Tangan

Belum diterimanya SKB dari tiga instansi pusat tersebut juga ikuti diamini Rusli, staf sekaligus pihak BKD Kaltim saat dikonfirmasi di hari yang sama.

"Belum ada (tembusan surat). Hari ini saya lihat di koran saja. Jelas akan dilakukan pengecekan. Nanti dari kepala dinas yang lebih baik untuk sampaikan. Kewenangan sesuai BKD masing-masing (Provinsi dan BKD Kab/ Kota)," ucap Rusli.

Komentar lain juga ikut dijelaskan Sugeng Chairuddin, Sekkot Samarinda, Jumat (14/9). Dikemukakan, keputusan tersebut adalah hal yang mau tak mau harus dilakukan.

"Masih ada yang masih proses. Kami sesuaikan saja, perintahnya begitu. Tak ada tawar menawar lagi. Kami ikuti aturan. Kalau tidak, maka yang kena sanksi adalah pembina kepegawaiannya. Walikota dan Sekdanya yang kena. Itu juga ada dalam surat edaran tersebut," ucapnya.

Baca: MA Putuskan Napi Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Pertimbangannya

Lantas berapa banyak jumlah ASN di Samarinda yang masuk dalam terpidana korupsi berkekuatan hukum tetap, disebut Sugeng berkisar 5 orang. "Kalau tidak salah ada 5 orang," ucapnya.

Apakah dalam proses pemecatan yang ditarget tahun depan, Pemkot juga akan lakukan pengumuman, disebutnya ada hal juga yang harus diperhatikan. "Kasihan sudah dihukum. Yang penting sanksinya nanti akan kami terapkan. Nanti sudah jatuh tertimpa tangga. Jika nanti (pemecatan) sudah dilakukan, kami minta ini bisa jadi efek jera bagi PNS yang lain," katanya. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved