Dua ASN Balikpapan Tersangkut Korupsi, Belum Putus masih Terima Gaji 50 Persen

Beredarnya informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi

Dua ASN Balikpapan Tersangkut Korupsi, Belum Putus masih Terima Gaji 50 Persen
TribunBatam
Ilustrasi pegawai negeri sipil (sekarang disebut aparatur sipil negara) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Beredarnya informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi membuat pemerintah daerah kembali melakukan pendataan ulang.

Data yang diterima Tribun dari BKN, untuk wilayah Kalimantan, Provinsi Kaltim urutan terbanyak, yakni 60 orang, diantaranya 12 ASN provinsi dan 48 ASN kab/kota. Disusul Kalteng 55 orang, Kalbar sebanyak 47 orang, Kalsel 44 orang dan paling sedikit Kaltara 10 orang.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Sekkot Balikpapan Syaiful Bahri mengatakan, berkenaan data dan sanksi pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi, Pemkot Balikpapan masih menunggu hasil rapat koordinasi yang dilakukan di BKN dan Kemendagri RI.

Baca: ASN Terpidana Korupsi di Kaltim akan Dipecat, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

"Saat ini Sekda sedang berada di Jakarta menghadiri rakor terkait itu. Jadi kita tunggu hasil rakornya nanti saat sekda datang," ujarnya.

Syaiful menegaskan tidak menutup kemungkinan ada ASN di Balikpapan yang terlibat kasus korupsi tersebut. Namun menurutnya, belum tentu ASN yang diproses hukum itu dinyatakan bersalah.

"Belum tentu orang yang dihukum itu salah. Namun, kalau menurut edaran Mendagri yang dihukum sudah harus diberhentikan. Padahal tidak semua ASN yang dihukum itu melakukan korupsi," ujarnya.

Terpisah, Kepala Sub Bidang Pembinaan BKPSDM Kota Balikpapan, Dody Hartanto menjelaskan, hingga saat ini, ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi dan kasusnya masih berjalan hanya dua ASN, yakni dua ASN yang diperbantukan di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Balikpapan.

Dijelaskan, kasus yang melibatkan dua ASN tersebut saat menjabat sebagai Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu berkenaan penyalahguaan wewenang terhadap anggaran Panwaslu Kota Balikpapan tahun anggaran 2014-2015. Dalam kasus tersebut kerugian negara mencapai Rp 800 juta. "Dua ASN yakni pelaksana di kelurahan dan Kasubag di UPT Pemadam," bebernya.

Baca: MA Putuskan Napi Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Pertimbangannya

Saat ditanya apakah gaji kedua ASN tersebut masih berjalan, Dody menegaskan gaji ASN tersebut masih tetap jalan, karena ia berpendapat sesuai aturan bahwa jika masih disangkakan maka tetap diberikan gaji 50 persen sampai adanya hasil putusan yang inkracht.

"Saat ini kedua tersangka tersebut masih ajukan banding dan belum inkrah. Jadi kami masih berikan haknya sesuai aturan, nanti kalau sudah ada putusan baru kita tindaklanjuti lagi soal penggajiannya sesuai edaran kemendagri itu," ungkapnya.

Diakui Dody, dirinya memegang data ASN mulai 2015 hingga 2018 ini hanya dua ASN itu saja yang bermasalah dengan hukum. "Selama ini sih yang saya ketahui cuma dua ASN itu aja yang bermasalah," ucapnya.

Diterangkan Dody, terkait penggajian ASN, di BKN akan otomatis membekukan gaji ASN yang terlibat kasus korupsi jika memang terbukti bersalah.

"Kalau sampai saat ini gak ada teman-teman ASN yang dibekukan gajinya, berarti gak ada yang bersalah. Kecuali dua ASN yang sedang diproses itu hanya diberi 50 persen gajinya," terangnya.

Baca: MA Putuskan Napi Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ini Pertimbangannya

Ditambahkan, sementara ini Pemkot Balikpapan masih menunggu hasil rapat koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini BKN dan Kemendagri RI.

"Kalau ditanya tindaklanjut soal ASN yang terlibat korupsi ini, kita masih menunggu hasil rakor di pusat," pungkasnya. (m05)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved