Kecewa dengan Putusan PTUN terkait Pilkada PPU, Kubu Ahli Siap Ajukan PK

Pasangan Andi Harahap-Fadly Imawan (Ahli) melalui kuasa hukumnya tidak puas atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kecewa dengan Putusan PTUN terkait Pilkada PPU, Kubu Ahli Siap Ajukan PK
TRIBUN KALTIM/SAMIR
Sejumlah tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Andi Harahap-Fadly Imawan (Ahli) mendatangi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Penajam Paser Utara (PPU), untuk mempertanyakan mengenai tindaklanjut laporan mereka pada pekan lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap-Fadly Imawan (Ahli) melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak puas atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda terkait permohonan gugatan atas kinerja Panwaslu PPU pada Pilkada 2018.

Kuasa hukum paslon nomor 2, Muhammad Ichsan SH dan Rokhman Wahyudin SH mengatakan, Hakim Pengadilan TUN Samarinda tidak memberikan putusan secara pasti. Dalan putusannya Hakim hanya menyatakan PTUN tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan termohon, karena kasus tersebut ranahnya Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengadilan TUN tidak berwenang memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada PPU 2018. Padahal termohon dalam keberatannya tidak meminta PTUN merekomendasikan PSU. Termohon meminta PTUN memerintahkan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten PPU agar menggelar PSU secara keseluruhan atau sebagian.

Baca: Soal Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg, Fadli Zon: Apakah Orang Itu Harus Dihukum Selamanya?

Mengurut Ichsan, dalam persidangan terungkap ada beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada PPU. Di antaranya perbedaan jumlah pemilih antara di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DP4 yang dikeluarkan Diskdukcapil. Di DPT tercatat 118.579 pemilih, sedangkan DP4 tercatat 115.885 pemilih. Kejanggalan lainnya soal pemilih yang terdaftar di 2 TPS.

"Dalam persidangan dua kesalahan proses pilkada ini terungkap. Hakim pun menyatakan ada kesalahan. Dan minta Panwaslu memperbaiki kinerjanya pada pemilu berikutnya," ujarnya.

Pihak Ahli menyatakan keputusan PTUN kurang tepat. Karena itu Ahli dan kuasa hukumnya segera menyusun langkah untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Baca: Anisa Rahma Menikah - Ini Kisahnya dengan Dito sebelum ke Pelaminan; Mulai Taaruf hingga Khitbah

"Kami akan menyiapkan bukti baru terkait adanya pelanggaran proses pilkada yang tidak ditindaklanjuti Panwaslu. Kami segera akan ajukan PK ke MA," katanya.

Seperti diketahui paslon nomor 2 selaku termohon menggugat Panwaslu PPU ke PTUN. Gugatan termohon tercatat dalam nomor register 06/P.FP/2018/PTUN.Smd.

Sementara itu, Ketua Panwaslu PPU Edwin Irawan, Minggu (16/9) saat dikonfirmasi mengaku bersyukur, karena gugatan pasangan Ahli di PTUN Samarinda ditolak. Menurutnya, penolakan tersebut memang wajar dilakukan Hakim karena untuk melaksanakan PSU merupakan ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: Cristiano Ronaldo Cetak Dua Gol, Juventus Menang Tipis atas Sassuolo

Ia mengaku ada 91 TPS yang digugat pasangan ini untuk dilakukan PSU dengan alasan data pemilih tidak sesuai.

"Kami bersyukur dengan putusan ini, karena kalau mau lanjut harus peninjauan kembali (PK) diajukan ke MA. Kami sebatas menunggu saja apakah akan mengajukan PK atau tidak," ujarnya. (*)

Penulis: Samir
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved