Dapat Hibah 1Juta USD dari Jepang, Hanya Rp 2,5 Miliar yang Mampu Diserap Pemkab Berau

Diungkapkannya, dana hibah yang diberikan sebenarnya cukup besar, namun yang terserap hanya Rp 2,5 miliar.

Dapat Hibah 1Juta USD dari Jepang, Hanya Rp 2,5 Miliar yang  Mampu Diserap Pemkab Berau
Tribun Kaltim/Geafry Necolsen
mayoritas pendapatan nelayan di wilayah pesisir masih sangat rendah, sehingga perlu mata pencaharian alternatif bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemkab Berau melalui Dinas Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat evaluasi hasil kegiatan pengembangan mata pecaharian alternatif berkelanjutan program Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) di Pulai Derawan dan Maratua, Kamis (27/8/2018).

Kepala Dinas Perikanan, Fuadi, menjelaskan program ini telah berlangsung sejak tahun 2016 dan akan berakhir pada Oktober 2018 ini.

Program pemberdayaan ini menyasar penduduk miskin di wilayah pesisir yang sebagiannbesar berprofesi sebagai nelayan. Namun seperti kebanyakan kawasan nelayan lainnya, penangkapan ikan hanya bisa dilakukan pada musim-musim tertentu saja. Selain itu, kata Fuadi, mayoritas pendapatan nelayan di wilayah pesisir masih sangat rendah, sehingga perlu mata pencaharian alternatif bagi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Di wilayah pesisir, potensinya besar. Tapi tingkat pendapatan masyarakatnya masih rendah," kata Fuadi.

Baca: Gelar Police Goes To Campus, Dirlantas Polda Kaltim Ajak Mahasiswa Sosialisasikan Bahaya Laka Lantas

Diungkapkannya, dana hibah yang diberikan sebenarnya cukup besar, namun yang terserap hanya Rp 2,5 miliar.

"Sebenarnya dananya lebih dari itu (Rp 2,5 miliar)," ungkapnya.

Dalam pertemuan ini terungkap JFPR memberikan hibah sebesar 1 juta dolar amerika. Di tengah kondisi keuangan pemerintah daerah yang serba kekurangan, mestinya serapan dana hibah dari luar negeri ini bisa lebih maksimal.

Ada 8 kampung di dua kecamatan yang mendapat alokasi dana hibah JFPR ini, 4 kampung di Kecamatan Pulau Derawan diantaranya Teluk Semanting, Tanjung Batu, Pegat Batumbuk dan Pulau Derawan.

Sisanya untuk 4 kampung di Pulau Maratua, yakni Kampung Teluk Harapaan, Teluk Alulu, Bohesilian dan Payungpayung. 8 kampung tersebut mendapat bantuan, pembinaan dan pendamping untuk berbagai program pengembangan bidang pariwisata seperti pembuatan cinderamata, penyewaan sarana wisata diantaranya penyewaan sepeda, alat snorkling, pelampung, sampan dan tehnik grafir.

Juga ada bidang industri yang mengelola hasil perikanan menjadi produk pangan seperti kerupuk ikan, ikan kering, terasi dan lain lain. Kemudian ada juga bidang pengelolaan jasa lingkungan terutama untuk perawatan dan transplantasi terumbu karang.
Diakui Fuadi, tidak semua kelompok dapat memanfaatkan dana hibah ini secara maksimal.

"Karena dinamika kelompoknya tidak berjalan dengan baik. ada kelompok tapi tidak pernah melakukan pertemuan untuk memecahkan masalah," ungkapnya.

Baca: Gelar Police Goes To Campus, Dirlantas Polda Kaltim Ajak Mahasiswa Sosialisasikan Bahaya Laka Lantas

Sapta Ginting, Kasubdit Restorasi, Dirjen Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, kendala lain yang dihadapi dalam program ini adalah pemanfaatan dana hibah ini harus dikelola dalam sistim keuangan pemerintah dalam bentuk hibah terencana.

"Tujuannya untuk mencegah penyimpangan, namun dalam implementasinya banyak yang tidak terlaksana karena ada beberapa ketidaksesuaian dengan program pemerintah," jelasnya.

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved