Transisi Pergantian Kepala Kampung Jadi Kendala Pengelolaan ADK

Melalui rapat inilah dibahas terkait persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kampung.

Transisi Pergantian Kepala Kampung Jadi Kendala Pengelolaan ADK
NET
Mata uang rupiah terus tertekan oleh dollar AS 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Dihadiri oleh seluruh camat se-Kabupaten Berau, Pemkab menggelar rapat evaluasi penyaluran dan realisasi Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2018, Kamis (27/8/2018) di ruang rapat Sangalaki.

Evaluasi ini merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengunaan ADK, baik yang bersumber dari APBN dan APBD maupun bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Kepala Bidang Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Berau, Sudirman Said, menyampaikan, rapat pembahasan yang dilakukan merupakan hasil evaluasi dalam penyaluran ADK.

Memasuki triwulan ketiga yang akan berakhir, sehingga serapan ADK masing-masing kampung harus dievaluasi sebelum memasuki triwulan keempat.

Diungkapkannya, dalam penyaluran ADK yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah belum dapat mengajukan permohonan ke kas negara, karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.

Dalam penyaluran ini ada dua hal yang harus dipenuhi, pertama yaitu penyaluran dari rekening kas daerah ke rekening kas desa minimal 75 persen, kedua yaitu capaian output 50 persen dan realisasi penyerapan 75 persen.

“Kalau untuk penyaluran kas daerah ke desa sudah tercapai, dimana sudah 86 kampung atau 86 persen yang tersalurkan. Tapi untuk ouput dan realisasi penyerapan masih belum semua selesai. Karena angka ini berlaku se-kabupaten, sementara ada beberapa kampung yang belum maksimal dalam serapan,” katanya.

Melalui rapat inilah dibahas terkait persoalan yang dihadapi oleh masing-masing kampung.

Sudirman menyampaikan bahwa dalam penyaluran ADK ini masing-masing kampung itu menjadi satu kesatuan yang harus bisa bersama-sama dalam memaksimalkan serapan ADK ini.

“Apabila ada kampung yang tidak mencapai target akan menganggu kampung lainnya. Hal inilah yang menghambat penyaluran ADK dari APBN, sehingga belum dapat dicairkan. Sementara untuk ADK dari kabupaten sejauh ini tidak ada masalah,” jelasnya.

Sudirman menyampaikan dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa persoalan yang dihadapi masing-masing kampung yaitu terjadinya pergantian kepala kampung.

Dimana sebelumnya ada 56 kampung yang melakukan pergantian kepala kampung. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyusunan RPJM Kampung.

“Karena itu APBDes agak terlambat, sehingga realisasinya pun terlambat,” pungkasnya.

Kendala yang dihadapi lebih sering muncul saat pergantian kepala kampung.

Setelah tidak lagi terpilih, kepala kampung sebelumnya tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved