Pemprov Kaltara Fasilitasi Investor KIPI Selesaikan Lahan, Ini Langkahnya

Pemprov Kalimantan Utara tengah berusaha mengurai tumpang tindih lahan di kawasan yang telah diplot sebagai Kawasan Industri

Pemprov Kaltara Fasilitasi Investor KIPI Selesaikan Lahan, Ini Langkahnya
IST
BERBINCANG - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berbincang dengan Kapolda Brigjen Pol Indrajit dan Bupati Bulungan Sudjati di kantor Gubernuran, Rabu (3/10). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara tengah berusaha mengurai tumpang tindih lahan di kawasan yang telah diplot sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan.

Sebagaimana diketahui, KIPI Tanah Kuning telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tertuang dalam Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjelaskan, ada tumpang tindih lokasi KIPI dengan izin perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) PT Bulungan Agro Citra Persada (BCAP). Total penguasaan HGU PT BCAP di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan seluas 13 ribu hektare.

Baca: Ratusan Siswa di Balikpapan masih Menolak Divaksin MR, Ternyata Ini Alasannya

Dari 13 ribu luas HGU tersebut, baru sekitar 3 ribu hektare yang digarap perusahaan perkebunan sawit tersebut. Sisanya kurang lebih 8 sampai 9 hektare belum digarap atau ditanami karena kondisi lahannya berpasir.

"Pemprov pada dasarnya memfasilitasi investor KIPI perihal ketersediaan lahan untuk cluster di kawasan KIPI. Dan dalam sejumlah aturan, memungkinkan lahan yang tidak ditanami itu, dimungkinkan untuk dikembalikan ke negara," kata Irianto usai rapat tertutup membahas Percepatan Pelaksanaan PSN KIPI Tanah Kuning di Kantor Gubernuran bersama Kapolda Brigjen Pol Indrajit dan Bupati Bulungan Sudjati, Rabu (3/10).

Lahan yang belum ditanami oleh PT BCAP akan diciutkan dari HGU. "Dan itu sudah janji Kementerian ATR/BPN. Bahkan salah satu aturan Kepala BPN bahwa izin lokasi kebun yang 2 tahun tidak ada kegiatan, dikembalikan ke negara," katanya.

Baca: Muhaimin Kembali Pimpin Karang Taruna Kota Balikpapan, Pelantikan Pengurus Digelar Sabtu

Selain dengan BCAP, tumpang tindih lahan juga terjadi dengan perusahaan pertambangan, seluas 60 hektare. Luas tersebut kata Irianto tidak signifikan sehingga akan lebih mudah penyelesaiannya.

Kebutuhan lahan KIPI mencapai 25.000 hektare. Jika tumpang tindih sudah bisa diselesaikan, maka investor sudah bisa mengurus perizinan-perizinan dalam rangka mendirikan cluster industri di KIPI.

Birokrasi pemerintahan izin lokasi KIPI kata Irianto dimulai dengan permintaan rekomendasi di Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian kemudian mendelegasikan kepada Gubernur.

Lalu Gubernur memberikan rekomendasi kepada Bupati Bulungan untuk menerbitkan izin lokasi. "Jadi yang menerbitkan izin lokasi ada Bupati Bulungan," katanya.

Baca: Pesawat Besar akan Segera Mendarat di Bandara APT Pranoto Samarinda

Jikalau terdapat lahan masyarakat di lokasi yang diberikan izin, maka yang membebaskan lahan milik masyarakat tersebut adalah investor yang bersangkutan. (*/wil)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved