Raih Sertifikasi Daerah Otonomi Penuh, Kini Kaltara Sejajar dengan DKI dan Jateng

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)mengumumkan hasil evaluasi terhadap 18 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk pada 2012

Raih Sertifikasi Daerah Otonomi Penuh, Kini Kaltara Sejajar dengan DKI dan Jateng
IST
SERTIFIKASI - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima sertifikasi penetapan Kaltara sebagai Daerah Otonom Penuh dari Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono di Solo, Kamis (11/10). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNGSELOR - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan hasil evaluasi terhadap 18 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dibentuk pada 2012 hingga 2014. Sebanyak 15 daerah dinyatakan layak menjadi daerah otonomi penuh, termasuk Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara termasuk DOB yang mendapat predikat baik dengan skor atau nilai mencapai 90,50. Ada tiga DOB lainnya belum ditetapkan karena usianya baru 4 tahun.

Pengumuman tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Sumarsono di sela acara pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 18 DOB pembentukan 2012-2014 di Arcadia Ballroom The Alana Hotel, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (11/10).

Baca: Ultah Pentacity ada Even Kekinian Kampung Kuliner Rakyat

Kalimantan Utara termasuk salah satu dari 18 DOB yang dievaluasi selama perjalanan terbentuknya. Untuk diketahui pula, Kaltara merupakan satu-satunya DOB provinsi yang ditetapkan pada 2012 silam. Sisanya adalah daerah kabupaten.

"Untuk 15 DOB, ini merupakan evaluasi tahun kelima, sekaligus terakhir. Sementara tiga DOB lainnya, baru evaluasi yang keempat," kata Sumarsono mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam kegiatan itu mengungkapkan, Kaltara sesungguhnya telah dinyatakan Mendagri telah lulus dan otonom penuh tepat pada perayaan HUT ke-5 Provinsi Kaltara, 22 April 2018 lalu. "Ini secara resminya. Yang ditetapkan dalam bentuk sertifikat yang saya terima tadi,"ujar Irianto.

Untuk diketahui berdasarkan hasil evaluasi akhir, Kaltara termasuk dalam kategori baik bersama lima DOB lain. Sementara 10 DOB yang turut ditetapkan sebagai daerah otonomi penuh, mendapat penilaian sedang atau di bawah angka 90.

Baca: Persiapan Cetak APK, KPU Balikpapan Gelar Rakor Desain APK Peserta Pemilu 2019

"Ini adalah tonggak sekaligus penyemangat bagi aparat pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi. Dengan keterbatasan, kita harus optimis bisa mengejar ketertinggalan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kuncinya dari kita sendiri, yang harus bekerja keras, kerja cepat, cerdas dan ikhlas. Yang tentunya dengan dukungan penuh dari masyarakat yang memiliki pola pikir maju," papar Irianto.

Irianto mengatakan, Kaltara cukup diuntungkan dengan posisi geografisnya di perbatasan negara. Sehingga dengan Nawa Cita Presiden Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran, provinsi ini mendapat dukungan dana yang besar.

Dalam evaluasi salah satu yang belum terselesaikan secara penuh adalah batas wilayah. Ini hampir dialami semua DOB yang dievaluasi. Di samping juga fasilitas perkantoran. Masih ada DOB belum memiliki gedung perkantoran permanen sendiri.

"Kalau soal pemenuhan SDM aparatur, saya kira sudah semua terpenuhi. Kalau gedung perkantoran, paling tidak kantor bupati atau kantor gubernur harus sudah ada," sebut Irianto.

Baca: PT Inka Layani Pesanan 250 Gerbong Super Kuat dari Bangladesh

Telah ditetapkannya sebagai daerah otonomi penuh, kedudukan 15 pemerintah daerah ini sama atau sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Termasuk hak-hak dan kewajibannya.

"Jadi Kaltara sudah sejajar dengan Jawa Tengah dan DKI. Begitupun kabupaten, sama dengan kabupaten lain yang sudah lebih dahulu ada," sebut Irianto. (*/wil)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved