Pileg 2019

Bawaslu Kaltara Terima 54 Aduan Pelanggan Pemilu, Begini Prosesnya Sekarang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara telah menerima 54 laporan aduan pelanggaran pemilu dari masyarakat.

Bawaslu Kaltara Terima 54 Aduan Pelanggan Pemilu, Begini Prosesnya Sekarang
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Siti Nuhriyati, Ketua Bawaslu Kaltara. 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara telah menerima 54 laporan aduan pelanggaran pemilu dari masyarakat.

Laporan tersebut kata Ketua Bawaslu Kalimantan Utara Siti Nuhriyati semuanya dalam proses penyelesaian. Laporan-laporan yang masuk beranekaragam.

"Mulai dari ada yang kampanye di luar jadwal, ada PNS yang terlibat, sampai laporan masih ada yang belum masuk dalam daftar pemilih," kata Siti kepada Tribunkaltim.co, Rabu (24/10/2018).

Baca: Ngetag Caleg di Facebook, Lurah di PPU Dapat Panggilan Bawaslu

Selain itu, banyak laporan pelanggaran kampanye sebelum masuk masa kampanye serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan tempat pemasangan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan (KPU).

Siti mengatakan, proses tindaklanjut atas pelanggaran dan aduan lain dari masyarakat akan dituntaskan sesegera mungkin. Misalnya, warga yang belum masyarakat dalam DPT, Bawaslu akan meminta KPU untuk mengklarifikasinya.

Terhadap ASN yang ikut melakukan kampanye, Bawaslu akan menyerahkannya kepada Komisi ASN untuk pembinaan lebih lanjut.

"Jika masuk ranah pidana, tentu akan diproses. Seperti penyebaran hoax atau ujaran kebohongan," katanya.

Baca: Relawan Projo Laporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke Bawaslu

Terhadap peserta pemilu, Bawaslu Kalimantan Utara lanjutnya selalu mensosialisasikan aturan-aturan main kampanye. Jika masih saja ada peserta pemilu baik partai politik, perseorangan DPD, dan tim pemenangan Calon Presiden-Wakil Presiden melanggar ketentuan berulang-ulang akan dimasukkan dalam catatan blackbook.

"Blackbook itu akan kita rilis ke media massa dengan melihat beberapa urgensi atau pertimbangan," katanya.

Siti juga meminta masyarakat aktif melaporkan bentuk pelanggaran pemilu 2019 kepada Bawaslu. Sebab di Kalimantan Utara sudah ada 81 posko pengaduan yang tersebar di perkotaan sampai pedesaan.

"Jika versi KPU salah satu keberhasilan pemilu itu adalah partisipasi pemilih yang tinggi, kami di Bawaslu adalah partisipasi masyarakat melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di depannya," kata Siti. 

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved