Advertorial

Apresiasinya Rujukan Online, DPRD Hulu Sungai Selatan Kunjungi BPJS Kesehatan Balikpapan

Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kesehatan rujukan bagi peserta JKN-KIS dan fasilitas kesehatan

Apresiasinya Rujukan Online, DPRD Hulu Sungai Selatan Kunjungi BPJS Kesehatan Balikpapan
HO - BPJS Kesehatan

BALIKPAPAN - Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 1 Januari 2019.

Hal inilah yang mendorong DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan dalam rangka Studi Komparatif dan Menggali Informasi berkaitan dengan Rujukan Berjenjang dan rujukan online pada Kamis (25/10/2018).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Endang Diarty menyambut baik kunjungan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bustami bersama 4 orang anggota lainnya.

Ia pun memaparkan implementasi sistem rujukan online di wilayah setempat.

“Sistem rujukan online adalah digitalisasi proses rujukan berjenjang untuk kemudahan dan kepastian peserta dalam memperoleh layanan di rumah sakit disesuaikan dengan kompetensi, jarak, dan kapasitas rumah sakit tujuan rujukan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan kesehatan rujukan bagi peserta JKN-KIS dan fasilitas kesehatan,” jelas Endang.

Sementara itu, Bustami mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten HSS.

"Pada kesempatan yang lalu, kami telah melakukan studi banding ke beberapa kota yang telah UHC sebagai pembelajaran dalam mematangkan persiapan kami untuk mewujudkan UHC,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan bahwa Pemerintah Daerah melihat bahwa sebagian penduduk di Kabupaten HSS belum mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS dengan alasan tidak mampu untuk membayarkan iuran secara rutin.

"Atas dasar pemikiran inilah, kami memutuskan untuk mendaftarkan penduduk yang tidak mampu tersebut sebagai Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah atau yang biasa dikenal PBI APBD di Kabupaten HSS.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kami telah menganggarkan iuran jaminan kesehatan pada APBD tahun 2019 sebesar 30 milyar.

Selain itu, kami juga telah membahas rancangan peraturan daerah yang mendukung upaya pencapaian UHC di Kabupaten HSS,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Endang pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten HSS yang telah berkomitmen untuk pencapaian UHC.

“Saya berharap komitmen Pemerintah Kabupaten HSS dapat menjadi contoh dan dorongan bagi pemerintah daerah lain yang belum UHC sehingga seluruh penduduk di wilayahnya dapat merasakan manfaat dalam program JKN-KIS,” katanya. (*)

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved