Februari 2019 Bendungan Tahap I Besahan di Bulungan Mulai Kontruksi, Rencana Dihadiri Presiden

Jika tidak ada aral melintang, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besahan di Kabupaten Bulungan

Februari 2019 Bendungan Tahap I Besahan di Bulungan Mulai Kontruksi, Rencana Dihadiri Presiden
Tribun Kaltim/ M Arfan
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meninjau proyek pembangunan infrastruktur di Tanjung Selor beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Jika tidak ada aral melintang, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besahan di Kabupaten Bulungan akan dimulai pada Februari mendatang.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie bahkan menyebutkan, presiden Joko Widodo direncanakan akan menyaksikan pembangunan awal bendungan PLTA tahap I berkapasitas 900 Mega Watt (MW).

"Tahun ini kita harapkan sudah mulai mobilisasi. Dan Februari kita harapkan sudah mulai kontruksi," ujarnya, Selasa (6/11/2018).

Baca: Bendungan Lawe-lawe di PPU Mangkrak, Warga Khawatirkan Hal Ini

Pemprov Kalimantan Utara dan pemerintah (pusat) sebut Irianto menaruh harap agar investor PT Kayan Hydro Enegri (KHE) tidak lagi menunda pembangunan fisiknya. Sebab Pemprov dan pemerintah, termasuk Pemkab Bulungan telah melakukan langkah-langkah fasilitasi demi terealisasinya mega proyek tersebut.

Apalagi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) akan sangat bergantung pada suplai listrik dari PLTA tersebut.

"Sehingga memang harus dipacu. Dan kita selalu fasilitasi investor agar rencana investasinya segera terealisasi. Memang tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun seperti pengalaman negara lain merencanakan dan membangun bendungan di negaranya," ujarnya.

Baca: Ke Kaltara, China Gezhoba Bawa Perancang Bendungan Terbesar Dunia Three Gorgers

Perihal perizinan, sudah tidak ada hal yang prinsip. PT KHE telah mengantongi izin yang diperlukan seperti izin prinsip, Amdal pada tahun 2014. Menyusul Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 225,71 hektar kepada perusahaan konsursium, PT Kayan Hydro Energi dan China Power Investment (CPI) pada tahun 2015. Lalu tahun 2016 terbit Izin Air Permukaan.

"Izin Desain Bendungan juga sudah. Ada juga sedikit yanh perlu dilengkapi tetapi sudah tidak prinsip. Sambil mereka lengkapi yang kurang, mereka diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di lokasi," katanya.

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved