11 PNS di PPU Terancam Dipecat, Ini Alasannya

Sebanyak 11 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Utara (PPU) terancam diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat

11 PNS di PPU Terancam Dipecat, Ini Alasannya
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO - Sebanyak 11 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Utara (PPU) terancam diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat, karena merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Meski kasus mereka sudah cukup lama, namun setelah terbit surat edaran Nomor 180/6867/SJ yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo 10 September 2018, maka mereka akan dipecat. Sebelumnya, surat edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tetanggal 29 Oktober 2012 lalu telah dicabut.

Asisten III Setkab PPU, Alimuddin, Kamis (8/11/2018) mengatakan, dengan terbitnya surat edaran Mendagri tersebut maka 11 PNS yang pernah dijerat kasus korupsi akan dipecat karena aturan ini berlaku surut.

"Kalau surat edaran sebelumnya tidak berlaku surut, sehingga mereka itu tak kena pemecatan, namun dengan adanya surat edaran baru pengganti surat edaran sebelumnya, maka kasus korupsi yng pernah dilakukan PNS berlaku surut," ujarnya.

Baca: Kasmidi Bulang Pastikan Tidak Ada Backing dalam Tes CPNS 2018 di Kutai Timur

Ia mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan rapat Bersama denga Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), guna membahas masalah ini.

Hal ini dimasudkan untuk mencari celah agar 11 PNS tersebut tak dipecat minimal diberhentikan dengan hormat dan mendapat uang pensiun.

Ia mengatakan, pihaknya juga akan memberikan pendampingan hukum kepada 11 PNS tersebut, agar mereka diberhentikan dengan hormat.

Bukan hanya itu, pihaknya juga sudah menanggil 11 PNS tersebut untuk disampaikan Mengenai keputusan Kemendagri ini.

"Mereka harus diberikan pemahaman Mengenai aturan ini. Memang cukup berat, tapi pemerintah daerah tetap akan memberikan pendampingan hukum agar mereka diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan dana pensiun," katanya.

Baca: 10 Ribu Orang Sudah Tandatangani Petisi tentang Sistem Passing Grade SKD CPNS 2018

Ia menjelaskan, pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Kaltim guna menyikapi persoalan ini, karena Bukan hanya akan dialami PNS di PPU namun juga Pemprov Kaltim bahkan kabupaten/kota di Kaltim.

Mengenai kasus yang menimpa 11 PNS tersebut, Alimuddin mengatakan sudah cukup lama bahkan ada kasus sebelum tahun 2008 lalu dan mereka sudah menjalani hukuman.

"Ada kasus raskin, pencetakan sawah dan ambulans. Tapi mudah-mudahan mereka hanya diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun," harapnya.

Penulis: Samir
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved