Dugaan Korupsi RPU

AW bisa jadi Justice Collaborator Kasus Korupsi RPU Balipapan, Asalkan . . .

Tersangka atau saksi pelapor yang mengajukan JC, berpeluang untuk mendapat keringanan hukuman saat masuk dalam masa persidangan

AW bisa jadi Justice Collaborator Kasus Korupsi RPU Balipapan, Asalkan . . .
tribunkaltim.co/fachmi rachman
Polda Kaltim menggeledah kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (15/8/2018). Penggeledahan ini diduga terkait kasus korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) Kota Balikpapan. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Fachri Ramadhani

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Selain memberikan keterangan seterang-terangnya berkaitan dengan persengkokolan jahat kasus korupsi.

Ternyata seorang tersangka yang mengajukan Justice Collaborator juga wajib mengembalikan uang negara hasil korupsi yang telah dinikmatinya. Hal itu diungkapkan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Winardi.

"JC (Justice Collaborator) tak hanya mengungkap, tapi juga ada niat mengembalikan semua yang dia dapat. Tidak hanya 'eh' si A, si B dapat. Tapi dia sendiri gak balikin, itu bukan justice. Dia juga punya kewajiban mengembalikan semua yang dia dapat dari hasil korupsi," jelas perwira 2 bunga di pundak tersebut.

Baca: 2 Anggota DPRD Balikpapan Bakal Menyusul jadi Tersangka Kasus Korupsi RPU

Tersangka atau saksi pelapor yang mengajukan JC, berpeluang untuk mendapat keringanan hukuman saat masuk dalam masa persidangan. Penyidik bakal memberikan keterangan dalam berkas tersangka, bahwa yang bersangkutan membantu penyidik dalam mengungkap dengan terang kasus tersebut.

"Sebagai bahan pertimbangan hukuman hakim, yang dapat meringankan putusan maupun hukuman," katanya.

Namun, Winardi menyebut, hingga saat ini pengajuan Justice Collaborator kasus dugaan pidana korupsi RPU Balikpapan yang diajukan AW masih belum diterima penyidik.

"JC AW sampai saat ini saya belum dapat suratnya, mungkin masih di pimpinan. Belum ada disposisi (ke penyidik). Terlebih masih ada transisi pimpinan, kami menunggu disposisi," tuturnya.

"Harus dapat disposisi pimpinan, ia akan menanyakan, saran dan pendapat kita sebagai penyidik. Apakah orang ini layak untuk jadi JC," sambungnya.

Baca: Jadi Terdakwa Kasus RPU, Kuasa Hukum Sebut Kliennya Hanya Ikuti Perintah Atasan

Tersangka yang mengajukan JC, wajib mengungkap semua persekongkolan jahat dalam kasus tersebut. Dengan detail. Terang benderang. Berkolaborasi dengan penyidik dalam penegakkan kasus seadil-adilnya. Saat ini ditanya, apakah selama ini status AW murni sebagai tersangka normatif?

"Intinya niat menjadi JC berasal dari yang bersangkutan, itu sudah ada. Tinggal ia berniat tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kalau punya bukti, buka seterangnya, juga harus mengembalikan kerugian negara yang ia nikmati," jelasnya.

Pemberitaan sebelumnya, diketahui AW, mantan anggota DPRD Kota Balikpapan, satu di antara 8 tersangka kasus dugaan korupsi rumah potong unggas (RPU) Balikpapan mengajukan diri menjadi saksi pelapor yang bekerjasama (Justice Collaborator) ke pihak penyidik Polda Kaltim akhir Oktober lalu.

Baca: Sidang Kasus RPU, Ada Undangan Rapat Mendadak Jelang Perubahan Anggaran

Dari hasil penyidikan sementara Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, AW diduga berperan sebagai pihak yang mengetahui proses pembebasan lahan RPU yang diduga merugikan negara Rp 11 miliar.

Penyidikan menduga AW membagikan duit rasuah itu ke sejumlah oknum DPRD Balikpapan.

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved