Keluar Permen Seleksi CPNS Pakai Sistem Ranking, BKD Kaltara Ikut Aturan Pusat

Pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PAN-RB terbaru terkait seleksi CPNS

Keluar Permen Seleksi CPNS Pakai Sistem Ranking, BKD Kaltara Ikut Aturan Pusat
Tribun Kaltim/Geafry Necolsen
Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2014 lalu di Kabupaten Berau 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara Muhammad IIsha saat dikonfirmasi Tribun Kaltim, Rabu (21/11) malam membenarkan telah terbitnya aturan terbaru tentang mekanisme penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Menurutnya, pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permen PAN-RB terbaru tersebut.

"Kita akan tetap berpatokan dengan aturan yang dibuat pemerintah (pusat). Kita harus mengikutinya," kata Ishak kepada Tribun.

Berdasarkan konsiderannya lanjut Ishak, Permen PAN-RB tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa tingkat kesulitan soal SKD CPNS sangat tinggi dibandingkan soal SKD pada tahun sebelumnya.

Baca: Banyak CPNS tak Lulus Passing Grade, Seleksi CPNS Diubah Pakai Sistem Ranking

Hal ini mengakibatkan terbatasnya jumlah kelulusan peserta seleksi CPNS 2018 dan terjadinya disparitas hasil kelulusan antarwilayah sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan.

Sehingga lanjutnya, alokasi penetapan kebutuhan/formasi di Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan PNS baik secara kuantitas maupun kualitas.

"Pak Menteri menginginkan agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa lebih baik," katanya.

Berdasarkan Permen PAN-RB No. 61 Tahun 2018 ada dua kategori peserta SKD yang selanjutnya dapat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Baca: Orangtua Anak Gizi Buruk di Balikpapan Berjuang untuk Putranya, Ini yang Dilakukan

Pertama, peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas (passing grade) berdasarkan Permen PAN-RB No. 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. Kedua, peserta SKD yang tidak memenuhi passing grade, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan Permen PAN-RB No. 61 Tahun 2018.

Peserta SKD sebagaimana tersebut berlaku tujuh ketentuan. Pertama, nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255. Kedua, nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255. Ketiga, nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255.

Keempat, nilai kumulatif SKD formasi putra/putri lulusan rerbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255. Kelima, nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220. Keenam, nilai kumulatif SKD formasi putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220. Dan, ketujuh, nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tenaga medis/paramedis tenaga honorer K-II paling rendah 220.

Baca: Batik Air Mendarat Perdana di Bandara APT Pranoto, Segera Terbangi Makassar dan Surabaya

"Selanjutnya tentu kita akan pelajari dan konsultasikan dengan Panselnas," tambah Kepala BKD Kaltara Ishak dalam pesan WA, Rabu malam.

Sebelumnya diberitakan, dari 4.659 peserta SKD, tercatat hanya 116 peserta atau hanya sekitar 2,5 persen yang lulus memenuhi passing grade. Sementara Kaltara mendapat kuota sebanyak 500 CPNS tahun ini. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved