Longsor Putus Jalan Sangasanga-Muara Jawa, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kaltim

Anggorta DPRD Provinsi Kaltim, Baharuddin Demmu menilai jika Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim tidak

Longsor Putus Jalan Sangasanga-Muara Jawa, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kaltim
Tribun Kaltim/Cornel Dimas
Kepala Dinas Dinas ESDM Kaltim, Wahyu Widhi Heranata (tengah baju abu-abu) saat mengunjungi korban terdampak longsor di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (30/11/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggorta DPRD Provinsi Kaltim, Baharuddin Demmu menilai jika Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kaltim tidak tegas maka dianggap sebagai instansi banci. Hal ini terkait peristiwa insiden jalan longsor di Sangasanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Jumat (30/11/2018).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, Pemprov Kaltim harus tegas terkait hasil investigasi penyebab longsor. Bahkan, tegas dalam pemberian sanksi.

Pasalnya kejadian itu menimpa jalan poros Sangasanga-Muara Jawa yang notabene tanggungjawab Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Kukar, meminta hasil investigasi bisa dipublikasikan secara menyeluruh. Agar proses investigasi transparan.

Baca: Jalan Poros Sangasanga-Muara Jawa Putus, Dishub Siapkan Jalur Alternatif

"Hasil investigasi Pemprov Kaltim melalui Dinas PU harus dipublikasikan dengan baik dan menyeluruh. Karena kita harus tahu siapa penyebabnya. Jangan ditutup-tutupi," ungkap Demmu kepada Tribun, Jumat (30/11/2018).

Nama PT ABN menyeruak sebagai biang keladi longsornya jalan poros tersebut. Pasalnya terdapat aktivitas penambangan baru bara yang dilakukan PT ABN di tepat dibelakang lokasi longsor. "Saya juga menduga itu aktivitas PT ABN karena sangat dekat," ujar anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Guna melihat ada tidaknya pelanggaran aktivitas tambang batu bara, Demmu mengatakan, harus dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Menurut dia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tidak boleh ada kegiatan pertambangan berjarak 500 meter dari pemukiman warga.

Baca: Kutai Kartanegara Pimpin Perolehan Emas Cabor Dayung di Porprov VI Kaltim

"Harusnya semua tambang yang dekat ke perkampungan 500 meter harus diberhentikan. Karena sudah melanggar permen Lingkungan Hidup," sebutnya.

Ia berpendapat jika PT ABN terbukti bersalah, maka harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami masyarakat. Khususnya bertanggungjawab terhadap rusaknya infrastruktur jalan.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved