APBD Kaltim 2019 Tidak Ada Proyek MYC, Peluang Kontraktor Lokal Dapat Proyek

APBD Kaltim 2019 tidak ada proyek multiyears contract (MYC), peluang bagi kontraktor lokal dapat proyek

APBD Kaltim 2019 Tidak Ada Proyek MYC, Peluang Kontraktor Lokal Dapat Proyek
tribunkaltim.co/ nevrianto
Pengerjaan Fly Over dan Proyek Jembatan Kembar oleh Kontraktor Nasional di jalan Selamet Riyadi Samarinda , Senin (3/12) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tak ada proyek multiyears contract (MYC) dalam APBD 2019 Kaltim. Dengan demikian, peluang kontraktor lokal yang berkualifikasi kecil dan menengah bisa mendapatkan proyek. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, Rabu (5/12).

"APBD 2019 ini mulai ada (proyek). Seiring perbaikan ekonomi. Memang MYC belum ada lagi, tapi tidak lantas semua keuangan jadi proyek, kan ada biaya operasional kedinasan juga yang harus tetap ada," ujar Sapto.

Sapto mengakui, beberapa tahun belakangan ini sangat sedikit proyek yang bisa diakses kontraktor lokal.

"Minimnya kegiatan karena ada sebab, ada defisit. Akibatnya, kegiatan tak ada. Keuangan provinsi yang semula Rp 14 triliun, terus turun jadi Rp 7 triliun," kata Sapto.

Baca: Suaminya Terjerat Kasus Suap Bakamla, Terungkap Peran Inneke Koesherawati

Belum lagi proyek MYC sudah telanjur kontrak, kata Sapto, tak mungkin dibatalkan. "Kita tak mungkin stop itu (MYC), itu kesepakatan bersama yang harus dituntanskan," tegasnya.

Politisi asal Golkar ini mendorong para penyedia jasa konstruksi di Kaltim senantiasa meningkatkan kualifikasi usaha. Sehingga, bisa bersaing dalam memperebutkan proyek jumbo.

"Kan proyek ini berdasarkan kebutuhan. Bukan keinginan. Artinya, jika memang kebutuhan proyek Rp 20 miliar, ya harus segitu. Tidak bisa kita jadikan Rp 2 miliar supaya kontraktor lokal bisa akses. Otomatis, kita harus meningkatkan kualifikasi usaha," kata Sapto.

Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi, menurut Sapto, sudah menjadi keharusan. Persaingan pada jasa konstruksi semakin terbuka. "Sistem lelang sudah terbuka, sudah elektronik. Semua kontraktor nasional bisa ikut. Jadi, kita harus maju," katanya lagi.

Baca: Hasil Akhir Timnas Thailand vs Malaysia, Harimau Malaya Lolos ke Final AFF 2018 Secara Dramatis

Sebagai pengurus Persatuan Insinyur Samarinda, Sapto mengajak pemprov tetap memberdayakan kontraktor lokal. Terlebih, Pemrpov sudah memiliki Pergub 37 Tahun 2018, tentang jasa konstruksi. Dalam pergub tersebut diatur proyek dengan skala biaya tertentu, diprioritaskan dikerjakan kontraktor lokal.

"Saya kira semua pihak harus mengawasi teknis lelang. Karena sekarang sudah lelang terbuka. Semua bisa melihat peserta lelang berasal dari luar daerah atau tidak. Kita juga pro mendorong kontraktor lokal," katanya.

Persoalan sepinya proyek ini, lanjut Sapto, harus disikapi dari berbagai sisi. Baik dari pemerintah sebagai pengguna jasa, maupun dari kontraktor sebagai penyedia jasa.

Baca: Pemprov Kaltim Anggarkan Rp500 Juta untuk Tes Urine ASN

"Persoalan ini harus dilihat menyeluruh. Pemerintah harus juga melindungi kontraktor lokal, dan kontraktor pun harus meningkatkan kompetensi. Makanya ada istilah JO (joint operation) atau KSO (kerjasama operasi) antara kontraktor besar dengan lokal," tutur Sapto. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved