Kontraktor Lokal Sepi Proyek, Sekkot Samarinda Minta Kontraktor Jangan Mengeluh

Jumlah proyek pemerintah berkurang seiring keuangan daerah yang juga menurun.

Kontraktor Lokal Sepi Proyek, Sekkot Samarinda Minta Kontraktor Jangan Mengeluh
tribunkaltim.co/ nevrianto
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Jumlah proyek pemerintah berkurang seiring keuangan daerah yang juga menurun. Hal itu juga terjadi di Kota Samarinda dan beberapa daerah di Kaltim. Tak ingin kembali didera defisit, Pemkot Samarinda pun menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendanaan dalam menyusun APBD 2019.

Kondisi tersebut diakui Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Sugeng Chairuddin. Dia menepis, Samarinda sepi proyek. Menurut Sugeng, kondisi sedikitnya proyek ini tak harus disikapi dengan keluhan.

"Yang bilang sepi siapa? Kan memang duitnya yang berkurang," kata Sugeng. Dikemukakan, nyaris semua proyek yang ada di Samarinda dimenangkan oleh kontraktor lokal. "Mengeluh itu, misalnya ada 100 proyek, 80 dikerjakan orang luar, 20 saja yang dikerjakan orang lokal. Tapi inikan 100 proyek, semuanya dikerjakan kontraktor lokal," kata Sugeng.

Baca: APBD Kaltim 2019 Tidak Ada Proyek MYC, Peluang Kontraktor Lokal Dapat Proyek

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemkot Samarinda tak memiliki proyek tahun jamak (multiyears contract) yang memakai anggaran jumbo. Anggaran yang ada hanya dialokasikan untuk proyek kecil dan menengah. Semua proyek tersebut, bisa diakses oleh kontraktor lokal.

"Kan beberapa tahun ini kita tidak ada proyek MYC. Tidak ada proyek besar, karena memang duitnya terbatas," kata Sugeng.

Diketahui, kebanyakan proyek di Kota Tepian berupa semenisasi jalan, pembuatan dan perawatan drainase, serta beberapa proyek pembangunan gedung.

Meski demikian, pemkot tak akan menerbitkan aturan perlindungan kontraktor lokal, seperti yang dilakukan Pemprov Kaltim, melalui Pergub 37 Tahun 2016. Menurut Sugeng, sistem lelang elektronik yang berlangsung terbuka, tak memungkinkan untuk itu.

Baca: Namanya Disebut dalam Kasus Produk Kecantikan Ilegal, Via Vallen Langsung Beri Klarifikasi

"Kan kita aturan nasional. Lelang sekarang berlangsung elektronik dan transparan. Jadi, kita tak bisa membatasi. Kita kan NKRI. Selama memenuhi persyaratan, tentu bisa ikut lelang," urai Sugeng.

Yang perlu dicatat, kata Sugeng, pemkot segera menyelesaikan pembayaran utang kepada pihak ketiga (kontraktor), maupun Jamkesda. Sugeng mengungkapkan, saat ini utang Pemkot tersisa Rp 85 miliar. Dari sebelumnya hampir Rp 1 triliun, atau tepatnya di kisaran Rp 900 miliar.

"2019 ini Samarinda sudah bebas utang. Itu (Rp 900 miliar) utang selama 2015-2017. Memang masih ada utang 2018, yang kecil-kecil yang dana pemeliharaan dengan besaran sekitar 5 persen dari nilai proyek," beber Sugeng.

Baca: PBSI Rilis Utusan untuk Malaysia Masters 2019, Tontowi Ahmad Dapat Teman Duet Baru Ganda Campuran

Utang 2018 ini, lanjut Sugeng, baru bisa dibayarkan pada APBD Perubahan 2019, mendatang. "Karena kita baru bisa bayar utang setelah direview oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dan hasil review BPK 2018, baru terbit pada Juni 2019. Jadi, bisa dialokasikan pada APBD Perubahan," tutur Sugeng. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved