Opini

Penuhi Hak Pendidikan Berkualitas bagi Penyandang Disabilitas, tanpa Diskriminasi

SUDAH lebih dari 7 tahun, Undang-undang tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas ditandatangani.

Penuhi Hak Pendidikan Berkualitas bagi Penyandang Disabilitas, tanpa Diskriminasi
DOK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah 

Oleh: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dapil Kaltim dan Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO - SUDAH lebih dari 7 tahun, Undang-undang tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas ditandatangani. UU itu menjadi tonggak dijaminnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, tanpa diskriminasi.

UU itu menyatakan, setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena.

Setiap penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Baca: Enam Fakta Tragedi Pembantaian di Nduga, dari Kronologi Hingga Empat Korban Selamat

Seiring dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2018 kemarin, dorongan untuk memenuhi seluruh hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin besar. Hal itu sejalan dengan sudah semakin dekatnya batas waktu pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas pada Maret 2019.

Pembentukan Komnas Disabilitas menjadi salah satu mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU itu disetujui DPR pada Maret 2016, lima tahun setelah konvensi hakhak penyandang disabilitas ditandatangani.

UU Penyandang Disabilitas memperkuat komitmen pemenuhan 22 hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia, mulai hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan layak, pendidikan yang lebih baik, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum.

Harus diakui, dua tahun setelah UU Penyandang Disabilitas disetujui, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk menjamin terpenuhinya hakhak penyandang disabilitas. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan.

UU Nomor 8/2016 pasal 40 menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. Pemenuhan hak itu dilakukan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Baca: Longsor Sangasanga, Wagub Sebut Bukan hanya PT ABN, IUP Kurang dari 500 Meter juga akan Ditutup

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersamasama teman seusianya. Dengan pendidikan inklusif maka tidak ada pembedaan kelas, sehingga siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua, tanpa terkecuali.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved