APBD Kaltara 2019 Dibawa ke Kemendagri, Cari Alternatif Percepatan Penetapan
Tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, Pemprov Kalimantan Utara berinisiatif untuk meminta arahan dan petunjuk kepada Mendagri.
Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Utara hingga pekan pertama Desember ini belum ditetapkan.
Tak ingin menjadi polemik yang berkepanjangan, Pemprov Kalimantan Utara berinisiatif untuk meminta arahan dan petunjuk kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar APBD Kalimantan Utara dapat ditetapkan secepat mungkin.
"Mengingat jangka waktu penetapan APBD 2019 sudah molor dari tanggal 30 November, kita perlu mengambil langkah-langkah percepatan. Salah satunya meminta petunjuk Mendagri dalam hal ini Dirjen Bina Keuangan Daerah," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalimantan Utara Syaiful Herman saat disua, Kamis (6/12/2018).
Fasilitasi dengan Kemendagri akan dilaksanakan Jumat (7/12/2018) di Jakarta.
Selain Pemprov, DPRD Kalimantan Utara juga diundang dalam pertemuan tersebut.
Ia berharap, setelah pertemuan itu titik terang penetapan APBD 2019 bisa ditemui.
"Kita ingin program-program tahun depan cepat dilaksanakan, maka dari itu penetapan APBD juga harus segera dilaksanakan, walau memang waktunya sudah molor. Jadi, langkah-langkah apa yang disarankan Dirjen Bina Keuangan Daerah" ujarnya.
Langkah fasilitasi ke Kemendagri itu lanjut Syaiful diambil mengingat, hingga saat ini belum ada kesepakatan bersama atas Rancangan KUA-PPAS serta belum memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.
-
Pemprov Kaltara Ajukan Delineasi Kawasan Industri Tanah Kuning, Ini Tujuannya
-
Kemendagri Larang Penggunaan Kemasan Plastik, PNS Diimbau Bawa Botol Minum Sendiri
-
Hasil SKD CPNS 2018 Kemendagri dan Pemkot Bandung Sudah Diumumkan, Ini Link Downloadnya
-
Untuk Kepentingan Proyek Strategis, Bupati Janji Semester I 2019 RTRW Bulungan Selesai Revisi
-
Paling Lambat Maret 2019, Pemprov Kaltara Teken Kontrak Pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor
