Disdukcapil Kutim Gandeng 12 OPD Tangani Data Kependudukan Secara Terpadu

Penandatanganan kerja sama Disdukcapil dengan 12 OPD di lingkungan Pemkab Kutim disaksikan Bupati Ismunandar, Rabu (5/12/2018).

Disdukcapil Kutim Gandeng 12 OPD Tangani Data Kependudukan Secara Terpadu
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
Penandatanganan kerja sama Disdukcapil dengan 12 OPD di lingkungan Pemkab Kutim. 

Disdukcapil Kutim Gandeng 12 OPD Tangani Data Kependudukan Secara Terpadu

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Margaret Sarita

TRIBUNKALTIM.CO,  SANGATTA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur menggandengan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani data kependudukan dan pelayanan pemanfaatkan data kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El).

Penandatanganan kerja sama Disdukcapil  dengan 12 OPD di lingkungan Pemkab Kutim disaksikan Bupati Ismunandar, Rabu (5/12/2018). 

12 OPD tersebut , yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, serta RSUD Kudungga.

 Jumlah Viewers Kanal YouTube Persib Bandung Kalahkan Arsenal, Inter Milan, hingga Chelsea!

 

Dalam aturan kerjasama, masing-masing pihak diberi kewajiban yang berbeda, misalnya seperti RSUD Kudungga yang berkewajiban untuk memberikan hak akses secara terbatas data pasien seperi NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir dan lainnya.

Demikian juga data anak yang dilahirkan di RSUD Kudungga, jadi setiap pasien yang melahirkan dan sudah memiliki nama bayinya, maka data akan disetor ke pihak RSUD, dan RSUD yang akan melaporkan ke Disdukcapil, nantinya saat pasein keluar rumah sakit, dokumen untuk anak tersebut sudah selesai dan bisa langsung dibawa pasien.

 “Data kependudukan sangat penting di Kutim. Saat berdiri, Kutim hanya berpenduduk sekitar 150.000 jiwa. Sekarang sudah 415.000 jiwa. Tak punya KTP, artinya tak punya BPJS. Karena membuat kartu BPJS menggunakan KTP. Begitu sakit, Bupati juga yang direpotkan. Mengadu ke Bupati tidak ditangani dengan baik. Kalau tidak ke Bupati, ke dunia maya. Tulisannya, warga tak mampu tak dilayani. Usut punya usut, ternyata pendatang baru tiga bulan, tidak memiliki identitas, mau mencari kerja di Sangatta,” beber Bupati Ismunandar.

EXO Rilis Lagu LOVE SHOT, Chen dan Chanyeol Ikut Ciptakan Lirik

Dianggap Kurang Populer dari Nikita Mirzani, Hotman Paris Tanya Rina Nose soal Sugar Daddy

 

Hal seperti itu, kata Ismunandar, tidak hanya terjadi pada warga luar pulau yang datang ke Kutim. Tapi yang dari kabupaten/kota lain se Kaltim, juga ada. Datang, tanpa surat-surat lengkap, untuk mencari kerja.

“Pendatang ke Kutim, berarti tidak memiliki tempat tinggal, mau cari kerja, berarti belum punya penghasilan. Masuk dalam keluarga miskin. Kalau tidak punya surat-surat, bagaimana,” ungkap Ismunandar.

281 Peserta Ikut SKB CPNS 2018 Mahakam Ulu, Ini Jadwal dan Tempatnya 

Optimistis Bertahan di Liga 1 2018, Mitman Yakin Mitra Kukar Kalahkan Persija Jakarta

Sementara itu,  Kepala Disdukcapil Kutai Timur, Januar Harlian mengatakan, maksudnya dari kerjasama antar OPD, agar memudahkan pelayanan mengenai pemanfaatan data kependudukan antar lingkup tugas.

Sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik dalam pengurusan, terlebih mereka yang berada di luar kota Sangatta. (*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved