Tiga Tahun Belum Dibayar, Warga Pemilik Lahan Proyek Jembatan Balang Temui Bupati

Warga pemilik lahan di Pulau Balang, Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara berharap agar ganti rugi lahan bisa diselesaikan

Tiga Tahun Belum Dibayar, Warga Pemilik Lahan Proyek Jembatan Balang Temui Bupati
Tribunkaltim.co/ Samir Paturusi
Pertemuan Bupati AGM dengan pemilik lahan Pulau Balang yang belum dibebaskan, Jumat (7/12/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Warga pemilik lahan di Pulau Balang, Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) berharap agar ganti rugi lahan bisa diselesaikan tahun ini. Mereka mengaku sudah tiga tahun lahan sampai sekarang belum dibayar, sementara sudah dimanfaatkan untuk akses jalan menuju Jembatan Pulau Balang.

Salah seorang warga pemilik lahan, Alek yang dihubungi Tribun, Jumat (7/12) mengungkapkan, para pemilik lahan sudah menunggu sejak 2016 lalu, namun sampai sekarang lahan mereka di Pulau Balang belum kunjung dibayarkan. Mereka tidak menuntut ganti rugi tanam tumbuh, melainkan hanya lahan yang digunakan untuk akses jalan ke Jembatan Pulau Balang.

"Kami ini sudah menunggu tiga tahun tak kunjung dibayarkan," tegasnya.

Untuk itu, sekitar 25 warga pemilik lahan yang terkena proyek Jembatan Pulau Balang berencana menduduki Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU menuntut agar proses pembebasan lahan bisa segera dilanjutkan. Setelah itu, pada Rabu mendatang juga akan ada aksi di Pulau Balang. Warga akan stop pembangunan jembatan Pulau Balang sampai lahan mereka diselesaikan.

Baca: 612 Peluru Ditemukan di Lapangan Bola, Warga Kecamatan Koto Tangah Padang Geger

"Kami tak akan mengizinkan untuk melanjutkan proyek kalau lahan kami tak dibebaskan," katanya.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam mengatakan, saat ini pemerintah daerah terus berupaya agar lahan 25 warga tersebut bisa segera diselesaikan karena merupakan akses utama menuju Jembatan Pulau Balang. Bahkan ia mengaku sudah menghubungi langsung Kanwil BPN Kaltim agar mereka membantu proses pembebasan lahan ini.

"Kami terus berupaya ini mudah-mudahan bisa dibayarkan, apalagi anggaran kan masuk APBD 2018 dan merupakan bantuan keuangan provinsi," ucapnya.

Bagaimana bila sampai akhir tahun tak kunjung dibayarkan, Hamdam mengatakan, pihaknya akan memohon kepada Pemprov Kaltim agar bantuan keuangan Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan tidak diambil sehingga bisa tetap digunakan untuk pembebasan lahan tahun depan. Namun demikian, ia tetap berharap penyelesaikan lahan warga ini bisa segera diselesaikan.

Baca: Borneo FC Vs PS TIRA - Bawa 16 Pemain Ke Samarinda, PS Tira Siap Akhiri Musim 2018

Belasan warga pemilik lahan di Pulau Balang, Kelurahan Pantai Lango, Penajam melakukan pertemuan dengan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM), di rumah dinas, Jumat (7/12) sore.

Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melayangkan surat kepada Gubernur Kaltim meminta percepatan pembebasan lahan di Pulau Balang. Selain itu, tim pembebasan lahan juga akan mendatangi Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan BPN PPU.

Hadir dalam pertemuan, kemarin, Kabag Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang. Usai pertemuan, AGM menyatakan akan segera menyurati Gubernur Kaltim untuk meminta percepatan pembebasan lahan ini. Rencananya Senin nanti tim akan berangkat ke Samarinda, sekaligus menemui Kanwil BPN Kaltim.

Ia mengatakan, proses ganti rugi ini harus segera diproses karena para pemilik lahan di Pulau Balang sudah tiga tahun menunggu namun sampai sekarang belum juga dibayarkan.

Bahkan ia menegaskan akan terus memperjuangkan hak masyarakat ini agar bisa diselesaikan secepatnya. Mengenai waktu, ia belum bisa memastikan namun harus dilakukan secepat mungkin.

Baca: 2 dari 5 Korban Pembantaian KKB yang Belum Ditemukan Diyakini Sudah Tewas, Ini Janji Kapolda

"Kalau pihak kami diabaikan juga maka ada langkah selanjutnya. Apalagi secara pribadi saya tak suka dimain-maini. Kalau mau dibayar ya dibayar karena ini hak masyarakat, ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN PPU Edison Lumban Batu melalui pesan singkat (SMS) mengaku, telah meminta petunjuk kepada Kanwil BPN di Samarinda untuk penyelesaian. (*)

Penulis: Samir
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved