Berita Pemkab Mahakam Ulu

Bupati Imbau Aparatur Kampung Selesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Sampai sekarang masih ada beberapa kampung yang belum mengajukan permohonan pencairan dana tahap akhir baik ADK maupun ADD.

Bupati Imbau Aparatur Kampung Selesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
HUMAS PEMKAB MAHULU
Evaluasi Progres Kegiatan Gerbangmas di Balai Pertemuan Umum, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kamis (13/12/2018). Dalam kesempatan itu, bupati mengimbau aparatur kampung untuk segera menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung. 

UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) mengelar Rapat Koordinasi Petinggi Kampung se-Kabupaten Mahulu, yang diselenggarakan pada penghujung tahun 2018 sebagai wadah evaluasi kinerja para petinggi sepanjang tahun 2018.

Hal ini disampaikan Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, SH, saat membuka secara resmi rakor di Balai Pertemuan Umum di Kampung Ujoh Bilang pada Rabu (12/12/2018) pagi.

“Didasari oleh beberapa penyebab, karena seharusnya seluruh pertanggungjawaban semua kegiatan tahun 2018 sudah harus kita selesaikan paling lambat 20 Desember 2018,” ungkapnya.

Bupati mengaku, sampai sekarang masih ada beberapa kampung yang belum mengajukan permohonan pencairan dana tahap akhir baik ADK maupun ADD.

“Sampai penghujung tahun ini, masih ada beberapa kampung yang belum mengajukan permohonan anggaran untuk tahap akhir, yang sesuai jadwal dan tahapan pencairan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati menambahkan, waktu yang tersisa hanya tinggal 7 hari kalender, mengandung arti semua Petinggi Kampung dan BPK, dibantu oleh jajaran perangkat kampung, dan difasilitasi oleh seluruh jajaran kecamatan dan tenaga pendamping di setiap kampung serta pendamping kecamatan harus berpacu mengejar waktu.

Wujud pertanggungjawaban yang paling mendesak adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK), dan LPJ dari setiap kampung.

Kedua, dokumen pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, berupa bukti-bukti akuntansi keuangan dan bukti-bukti kinerja progres pelaksanaan fisik dan administrasi yang bersifat riil dan legal. "Sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati membeberkan, soal anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) masih ada 11 Kampung yang belum mengajukan pencairan dana tahap ketiga.
Lalu untuk Alokasi Dana Kampung (ADK) masih ada 9 Kampung yang belum mengajukan permohonan pencairan dana tahap terakhir, sedangkan untuk dana Bankeu masih ada 14 Kampung yang belum mengajukan pencairan dana tahap terakhir.

“Saya imbau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), seluruh camat untuk mencari jalan terobosan yang bersifat legal agar keterlambatan ini bisa terselesaikan paling lambat 20 Desember 2018, semua langkah terobosan yang ditempuh harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati. (*)

Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved