Properti

5 Izin Ini Dibutuhkan Pengembang, Ada Hal yang jadi Momok bagi Developer Rumah Subsidi

Sedikitnya ada 5 (lima) izin yang wajib dikantongi oleh pengembang sebelum memulai proyek pembangunan perumahan.

5 Izin Ini Dibutuhkan Pengembang, Ada Hal yang jadi Momok bagi Developer Rumah Subsidi
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Mustika Darma, Ketua APERSI Kaltara. 

5 Izin Ini Dibutuhkan Pengembang, Ada Hal yang jadi Momok bagi Developer Rumah Subsidi

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sedikitnya ada 5 (lima) izin yang wajib dikantongi oleh pengembang sebelum memulai proyek pembangunan perumahan.

Izin pertama ialah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Izin ini diperlukan jika lahan pembangunan di bawah 5 hektare.

Jika di atas 5 hektare, developer atau pengembang wajib mengurus Izin Prinsip dan Amdal setelah izin SPPL terbit dan diterima oleh Pengembang.

Backlog Masih Tinggi, Apersi Kaltara Target Bangun 2.500 Unit Rumah Subsidi Tahun Depan

"Setelah itu berlanjut ke perizinan nomor dua yaitu pengesahan sheet plane. Di tahap ini kadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dinas PU dan Dinas Perumahaan dan Permukiman terkait pengesahaan gambar dan pengesahan sheet plane dan. Kami berharap ke depannya permasalahan terkait kewenangan ini dapat diselesaikan dengan segera agar para pengembang yang ingin berinvestasi tidak ragu-ragu," katanya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (16/12/2018).

Izin ketiga, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Oh In-kyun Hengkang, Persib Bandung Ingin Mantan Gelandang Bhayangkara FC Paulo Sergio Merapat

Opick Unggah Foto Berdua dengan Beby Silvana, Akui Sudah Menikah dan Mohon Doa

 

Selanjutnya Izin Rekomendasi dari PDAM dan PLN. Selanjutnya, pengembang wajib mengurus sertifikat atas nama perusahaan dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB).

"Setelah kelima izin ini dikantongi Pengembang, barulah Pengembang melakukan kegiatan pembangunan di lapangan," katanya.

BIG MATCH Liverpool Vs Manchester United Nanti Malam, Berikut Prediksi Line-up 2 Tim Derbi Inggris

Inter Milan Vs Udinese Skor 1-0, Luciano Spalletti Puji Mauro Icardi Penyerang Sempurna

 

Adapun izin yang lamban sebut Mustika Darma ialah pengurusan sertifikat yang mana berdasarkan Surat Edaran Mendagri, memiliki jangka waktu maksimal 14 hari pasca berkas dinyatakan lengkap dan diserahterimakan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru Dirusak, AHY Sebut Ada Kelompok Terorganisir di Belakangnya

Kuasa Hukum Benarkan Risty Tagor Telah Menikah Lagi dan Punya Anak dari Seorang Pengacara

"Tetapi ini tidak berjalan karena pengembang mengurus itu bisa sampai 3 dan 4 bulan. Inilah yang kadang menjadi kendala dan momok yang ditakuti pengembang rumah subsidi," kata Mustika Darma. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved