BKPP Pastikan 11 PNS Diberhentikan Sebelum 31 Desember, Korpri PPU Bakal Layangkan Surat Penundaan

"Tidak bisa lagi ditunda sehingga kami akan ajukan pemberhentian mereka, " ujarnya.

BKPP Pastikan 11 PNS  Diberhentikan Sebelum 31 Desember, Korpri PPU Bakal Layangkan Surat Penundaan
Tribunkaltim.co/ Samir Paturusi
Wawan Sanjara, Kuasa Hukum Korpri PPU 

Laporan wartawan tribunkaltim. Co, Samir Paturusi

BKPP Pastikan 11 PNS  Diberhentikan Sebelum 31 Desember, Korpri PPU Bakal Layangkan Surat Penundaan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Penajam Paser Utara (PPU) akan memberhentikan 11 PNS eks narapidana korupsi sebelum 31 Desember mendatang.

Pemberhentian ini dilakukan setelah kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN .

Keputusan Bersama itu tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Kepala BKPP PPU, Surodal Santoso usai rapat bersama PNS yang akan diberhentikan, Rabu (26/12/2018) menjelaskan, akan mengajukan pemberhentian mereka secara administrasi kepegawaian sebelum akhir tahun.

Dua Dokter Spesialis Mulai Bekerja di RSUD Penajam, Dapat Fasilitas Rumah, Mobil, dan Insentif

Ia mengaku, sekitar 2 salinan putusan dari pengadilan belum dipegang namun dalam waktu dekat akan segera dilengkapi.

Surodal mengatakan pihaknya sudah melakukan tahapan secara berjenjang sebelum mereka diberhentikan tidak dengan hormat.

"Tidak bisa lagi ditunda sehingga kami akan ajukan pemberhentian mereka, " ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPD Korpri PPU, Wawan Sanjaya menjelaskan, pihaknya tetap akan berupaya memberikan perlindungan kepada mereka.

Salah satunya dengan melayangkan surat kepada 8 instansi atau lembaga negara untuk menunda atau pencabut aturan mengenai pemberhentian 11 PNS eks narapidana korupsi ini. 

Perbedaan Gaji dan Fasilitas yang Diterima antara P3K dengan PNS, Wajib Baca Rinciannya

Lembaga yang akan dilayangkan surat adalah Komnas , Kemenhumham, Menpan, BKN, KASN dan Mendagri serta sejumlah instansi lain.  

"Kami minta agar SKB dan surat edaran bisa dicabut, " jelasnya. Wawan mengatakan, dalam kajian hukum ada hal yang perlu dipertanyakan karena SKB tersebut berlaku surut.

Ia mengatakan bila aturan ini berlaku setelah 2014 tak menjadi masalah, namun aturan ini berlaku surut. "Kami bukan pro terhadap korupsi, tapi kami melihat aturan ini ada yang patut kami pertanyakan karena berlaku surut. Jumat nanti surat akan kami layangkan karena. 11 PNS tersebut sudah tandatangan berkas yang akan kami serahkan ke 11 instansi, " ujarnya. (*) 

Penulis: Samir
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved