Berita Pemkab Kutai Barat

Bupati Kubar Ingatkan Penyaluran Dana Hibah Harus Sesuai Aturan

Diharapkan tahun 2019 bisa mendapatkan penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik se-Kaltim pada Peringatan HUT Provinsi Kaltim.

Bupati Kubar Ingatkan Penyaluran Dana Hibah Harus Sesuai Aturan
HUMAS PEMKAB KUBAR
Bupati FX Yapan didampingi Sekretaris Kabupaten memimpin langsung rapat koordinasi dengan Dewan Adat Kabupaten, Lembaga Adat Kecamatan dan kampung yang dilaksanakan di ruang rapat Diklat. 

SENDAWAR – Dewan Adat Kabupaten dan Lembaga Adat Kecamatan serta Kampung diharapkan lebih berdampak dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Barat.

Melalui lembaga adat bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait target pembangunan prioritas, sehingga masyarakat memahami arah dan tujuan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Bupati FX Yapan SH ketika memimpin langsung rapat koordinasi dengan Dewan Adat Kabupaten, Lembaga Adat Kecamatan dan Kampung yang dilaksanakan diruang Rapat Diklat Kantor Bupati baru-baru ini, Senin (7/1).

Bupati FX Yapan SH juga menyampaikan Pemkab Kubar sudah dua tahun berturut-turut meraih prestasi Pengelolaan Keuangan Daerah terbaik se-Kaltim dan diharapkan tahun 2019 bisa mendapatkan penghargaan tersebut kembali pada Peringatan HUT Provinsi Kaltim.

"Oleh sebab itu dalam pemberian bantuan atau dana hibah Pemkab Kubar betul-betul mengikuti tata aturan yang berlaku," ujarnya. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Kabupaten dan Plt Asisten I.

Selain itu Kubar juga sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terbaik se Kaltim dari BPK RI, tiga tahun bertut-turut. Oleh sebab itu Perangkat Daerah, bahkan pengurus kampung dan lembaga adat harus mendukung dan bekerja secara profesional sebagai upaya mempertahankan Opini WTP.

"Karena untuk mempertahankannya tentu sangat berat, dimana dalam membangun Kubar tidak mampu dengan kekuatan Bupati semata tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat," ujarnya.

Sekali lagi Bupati menjelaskan kepada dewan dan lembaga adat, terkait pemberian dana hibah atau bantuan saat ini tidak bisa lagi seperti dahulu, karena terikat aturan.

”Kita memberikan sesuai aturan karena kita tidak ingin bantuan atau hibah yang diberikan justru membuat lembaga adat terjerat dengan kasus-kasus hukum,” kata Bupati.

Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur, pemerintahan periode 2016-2021 memakai sistem matrik, dengan melihat daerah mana saja yang sudah dibangun dan belum tersentuh pembangunan, dan daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan, sehingga pembangunan betul-betul merata, tidak di satu daerah saja.

Bupati juga mengingatkan agar lembaga adat kecamatan dan kampung bisa berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, dimana lembaga adat juga memiliki peran penting dalam pengendalian masalah narkoba, oleh sebab itu untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kubar, Pemkab Kubar sudah bekerjasama dengan Polres Kubar, sekolah-sekolah, gereja dan masjid, serta lembaga adat dan orang tua untuk bersama-sama membina genarasi muda diwilayah/kampung masing-masing.

Karena langkah tersebut terbukti mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba, miras dan pergaulan bebas.

Sama halnya lambaga adat dalam mengurus pernikahan, perceraian kematian, sengketa dan sebagainya yang ada di kampungnya masing-masing harus sesuai dengan kaedah/aturan dan norma-norma adat yang memang berlaku turun menurun.

"Adat istiadat yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita yang memang masih relevan dengan kondisi saat ini jangan kita tinggalkan, karena dengan adat budaya tersebut merupakan jati diri kita," ujarnya. (*)

Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved