Berita Pemprov Kalimantan Utara

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Lantik H Suriansyah Jadi Sekprov Kaltara

H Suriansyah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Lantik H Suriansyah Jadi Sekprov Kaltara
HUMAS PEMPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melantik H Suriansyah sebagai Sekprov definitif, Senin (7/1). 

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), sejak kemarin (7/1) memiliki Sekretaris Provinsi (Sekprov) definitif. Ini menyusul dilantiknya H Suriansyah oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie untuk menduduki posisi tersebut menggantikan pejabat sebelumnya, H Badrun.

H Suriansyah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara.

Penetapan H Suriansyah sebagai Sekprov kedua di jajaran Pemprov Kaltara, menurut Gubernur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pengisian jabatan pimpinan tinggi ini, minimal dapat dilakukan dengan 2 cara. Salah satunya, melalui seleksi terbuka oleh tim independen yang ditetapkan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), dalam hal ini Gubernur Kaltara,” kata Gubernur usai melakukan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pengawas tenaga kerja, dan kepala sekolah di lingkungan Pemprov Kaltara tahun 2019 di Aula Serbaguna Gedung Gadis Provinsi Kaltara Lantai 1, Senin (7/1).

Penetapannya juga mendapat rekomendasi dari Komite ASN atau KASN.

“Artinya, KASN akan melakukan evaluasi, pengawasan dan menegur apabila ada pelanggaran dalam pengisian jabatan,” ungkap Irianto.

Sebelum ditetapkan sebagai Sekprov definitif, tim independen dan PPK mengusulkan 3 nama yang berhasil lulus seleksi terbuka. Dari ketiga nama tersebut, berdasarkan sejumlah pertimbangan termasuk masukan dari kepala daerah maka ditetapkan 1 nama yang akan menjadi pejabat Sekprov definitif.

“Jabatan Sekprov ini, adalah puncak karir bagi seorang ASN yang bertugas di lingkup pemerintahan provinsi. Kedudukannya, tak hanya menjadi pembantu utama kepala daerah, tapi juga bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)/Biro hingga seluruh ASN di wilayahnya,” ujar Gubernur.

Tak itu saja, tugas lainnya adalah sebagai ketua tim panitia anggaran pemerintah provinsi yang bermitra dengan kalangan legislatif. Serta, menjadi pengelolaa anggaran yang bertanggungjawab kepada kepala daerah.

“Kita semua juga harus bersyukur karena penetapan Sekprov ini berjalan lancar dan tidak terlalu lama. Karena biasanya promosi jabatan selalu ada konflik kepentingan. Tapi, kita berusaha melakukan penilaian secara objektif, adil, tanpa diskriminasi,” kata Irianto.

Halaman
12
Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved