Berita Pemkab Kutai Barat

Wabup Kubar Minta Percepat Pengumpulan Data Masing-Masing OPD

Terkadang yang menjadi kendala dalam penyusunan LKPj Kepala Daerah pada pengumpulan data dari setiap masing-masing perangkat daerah yang lamban.

Wabup Kubar Minta Percepat Pengumpulan Data Masing-Masing OPD
HUMAS PEMKAB KUBAR
Wabup Kubar, H Edyanto Arkan (tengah) saat memimpin Rakor Penyusunan LKPj didampingi Assisten II, Ayonius (kiri) dan Kepala Bagian Pembangunan pada Setkab Kubar, Robertus Leopold Bandarsyah (kanan). 

SENDAWAR - Wakil Bupati Kubar, H Edyanto Arkan memimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Permintaan Data dan Pembagian Tugas, bertempat di Ruang Diklat Lantai III, Kantor Bupati Kubar, Senin ( 7/1).

Wabup H Edyanto Arkan mengungkapkan kegiatan ini merupakan lanjutan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan selama 2018 yang harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada publik melalui DPRD.

Ia mengatakan, biasanya pada pengumpulan data, pembahasan, penulisan dan finalisasi tidak ada hambatan berarti, terkadang jadi kendala pada pengumpulan data dari setiap masing-masing perangkat daerah.

"Diharapkan kepada seluruh OPD sesuai jadwalnya agar menyampaikan data-data yang diperlukan untuk dikumpulkan secepatnya," kata Wabup.

Dalam penampilan LKPj nantinya bisa dibuat dua buku, dimana buku pertama lengkapnya sedangkan yang satunya lagi dibuat penyusunan bukunya merupakan resume.

"Kemudian dipertajam pada indikator-indikator yang menampakkan kinerja 2018 agar dipertajam hingga diketahui banyak pihak atau masyarakat," ujarnya.

Adapun indikator-indikator utama, misalnya capaian di dalam IPM seperti kesehatan, pendidikan, dan pergerakan angka kemiskinan apakah naik atau turun, angka pengangguran, panjang ruas jalan yang ditingkatkan, pelayanan-pelayanan pada publik, seperti rumah sakit, dan lain sebagainya, serta juga pertumbuhan ekonomi.

“Terkadang data yang masuk dari Perangkat Daerah jangan mepet waktu, jangan takut akan penyampaian data,” ujarnya.

Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kabupaten Kutai Barat, Robertus Leopold Bandarsyah menambahkan, penyusunan LKPj ini sejauh ini belum ada perubahan peraturannya, didalamnya terdiri dari tujuh bab.

“LKPj nantinya akan disampaikan oleh Bupati dihadapan anggota DPRD Kabupaten Kubar pada bulan Maret 2019 mendatang. Sejauh ini, Bagian Pembangunan telah melakukan menyampaikan surat-surat permintaan data kepada Perangkat Daerah sejak 30 Desember 2018 yang lalu, kemudian menyusun jadwal sehingga akhir bulan Februari penyusunan bisa selesai,” tuturnya.

Ada tujuh bab dengan masing-masing koordinator penyusunan, yakni Bab I merupakan pendahuluan dengan isi gambaran umum situasi daerah. Bab II merupakan kebijakan pemerintah daerah, isinya, visi, misi, strategi arah kebijakan daerah, skala prioritas daerah.

Selanjutnya pada Bab III, kebijakan umum pengelola keuangan daerah, isinya, pengolahan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah.
Bab IV Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, isinya urusan wajib yang dilaksankan dan urusan pilihan yang dilaksanakan.

Bab V Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dengan isinya, tugas perbantuan yang diterima dan tugas perbantuan yang diberikan. Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Bab VII Penulisan Ringkasan Eksekutif.

Turut hadir Plt Assisten I, Misran Effendi, Asisten II, Ayonius, kepala dinas, badan, bagian pada wilayah Pemkab Kubar. (*)

Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved