Berita Pemprov Kalimantan Utara

Menteri PPN Bappenas Siap Dukung Percepatan KBM Tanjung Selor

Ada 12 Kementerian yang mendapat instruksi Presiden, untuk mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya Kementerian PPN/Bappenas.

Menteri PPN Bappenas Siap Dukung Percepatan KBM Tanjung Selor
HUMAS PEMPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero di Jakarta, Rabu (9/1). 

JAKARTA – Gerak cepat menindaklanjuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie.

Setelah sebelumnya bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (9/1), giliran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro yang dijumpai, guna mengkoordinasikan terkait implementasi Inpres tersebut.

“Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Pertama yang utama saya laporkan, terkait keluarnya Inpres No. 9/2018,” kata Gubernur dalam pertemuan di ruang rapat Menteri PPN/Bappenas itu.

Seperti diketahui, ada 12 Kementerian yang mendapat instruksi dari Presiden, untuk mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya Kementerian PPN/Bappenas.

Dua instruksi diberikan Presiden kepada Menteri PPN. Pertama, mengkoordinasikan dan menyinkronkan seluruh dokumen perencanaan pembangunan pusat terkait pembangunan KBM Tanjung Selor yang sumber pendanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, melaksanakan pemantauan rencana pembangunan tahun berjalan dan evaluasi rencana pembangunan pusat terkait pembangunan KBM Tanjung Selor.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan kepada Menteri PPN soal progres yang sudah dilakukan untuk percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya, mengenai pembebasan lahan. Hingga saat ini, sebutnya, sudah ada sekitar 500 hektare lebih lahan yang telah dibebaskan. “Meski di lapangan ada beberapa kendala, Alhamdulillah hal itu bisa diselesaikan. Jadi, soal lahan sudah tidak ada masalah,” kata Irianto.

Gubernur mengatakan, sesuai dengan Inpres yang sudah diterbitkan, dirinya meminta dukungan sekaligus harapan adanya komitmen dari Bappenas dalam melaksanakan instruksi dari Presiden tersebut. “Begitu pun soal pendanaan, saya berharap dari Kementerian PPN/Bappenas bisa mengalokasikan,” ujar Gubernur. Disamping itu, Gubernur juga  berharap dari Kementerian PPN menyiapkan tim yang menangani khusus untuk percepatan pembangunan KBM ini.

Selain soal KBM Tanjung Selor, dalam pertemuan itu, Irianto juga melaporkan progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), utamanya PLTA Kayan di Peso, Bulungan. “Di mana pada akhir 2018 sudah ada penandatanganan perjanjian kontrak antara PT KHE (Kayan Hidro Energi) dengan China Power di Kantor Staf Kepresidenan. Rencananya, jika tidak ada aral, Februari 2019 ini sudah dimulai pembangunan fisik konstruksi bendungan. Mudahan jika ada waktu, Bapak Presiden yang melakukannya,” kata Gubernur.

Dijelaskan Irianto, pembangunan PLTA ini juga akan terintegrasi dengan KBM Tanjung Selor, serta Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. “Untuk tahap pertama, PLTA menghasilkan 900 Megawati listrik. Waktu pengerjaan antara 4-5 tahun,” jelas Gubernur di depan menteri PPN.

Ketiga, disampaikan juga oleh Gubernur, terkait program KIPI Tanah Kuning. Progresnya, saat ini proses pembebasan lahan oleh investor yang akan menjadi pengelola kawasan industri juga sudah mulai dilakukan. Sementara untuk memperkuat program ini, telah dikeluarkan Perpres baru, yaitu Perpres No. 56/2018, sebagai pembaharuan Perpres sebelumnya, tentang proyek strategis nasional. Di dalamnya termasuk KIPI Tanah Kuning.

Halaman
12
Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved