Menteri Susi Minta Pemda Hentikan Pembantaian Penyu, Polres Berau Langsung Gelar Patroli Rutin

Aksi perburuan penyu untuk dijadikan aksesoris atau keperluan ilegal lainnya menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menteri Susi Minta Pemda Hentikan Pembantaian Penyu, Polres Berau Langsung Gelar Patroli Rutin
Tribun Kaltim
Seorang wisatawan asing menunjukkan kerajinan yang terbuat dari cangkang penyu. Pemerintah melarang perburuan penyu, karena termasuk fauna dilindungi. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Aksi perburuan penyu untuk dijadikan aksesoris atau keperluan ilegal lainnya menjadi perhatian aparat kepolisian. Terlebih lagi, setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebutnya di akun media sosial twitter.

Melalui akun twitter @susipudjiastuti, dirinya meminta agar pemerintah daerah segera menghentikan pembantaian terhadap penyu-penyu tersebut. Perburuan penyu ini sudah terjadi puluhan tahun silam. Tidak hanya karapas (tempurung) saja, tapi juga daging dan telurnya untuk dikonsumsi dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Menanggapi hal itu, Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit Wahono langsung menggelar patroli rutin dan pengawasan di wilayah laut meski dengan segala keterbatasan.

Baca: Kondisi Terkini Ustaz Arifin Ilham saat Dirawat di Malaysia, Begini Unggahan Sang Anak

Baca: Di Balik Romantisnya Lagu 11 Januari, Terungkap Ada Surat Cerai Dewi Gita untuk Armand Maulana

Pramuja Sigit Wahono menjelaskan, pihaknya berulangkali memberikan pembinaan masyarakat di wilayah pesisir dan Kepulauan Derawan agar tidak melakukan perburuan penyu.

Menurutnya, penyu termasuk fauna terancam punah dan dilindungi oleh UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perdagangan satwa dilindungi seperti penyu itu diancam dengan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Berdasarkan aturan itu, pihaknya akan memburu dan menindak tegas para pemburu penyu.

"Kami akan terus bekerja memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga Penyu," kata Sigit. Kami tidak tinggal diam. Hanya saja, kesadaran masyarakat yang masih kurang," ujarnya.

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo sebelumnya mengatakan, Pemkab Berau sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghentikan perburuan penyu.

Baca: Heboh Tim Prabowo Sebut Kasus HAM 98 Ibarat Nasi Basi, Dahnil dan Nasir Sampai Bisik-bisik

Baca: Persib Bandung dan Persija Jakarta Masih Jadi 2 Klub Asia Terpopuler di Media Sosial, Ini Rankingnya

Pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL), untuk melakukan razia dan penyitaan produk-produk yang dibuat dari penyu.

Tanpa kerjasama seperti itu, Pemkab Berau tidak dapat berbuat banyak, karena berdasarkan Undang-undang 23/2014 tentang pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi memilliki kewenangan untuk mengatur kelautan. Karena tak lagi punya kewenangan, pihaknya berharap Pemprov Kaltim dan aparat keamanan yang melakukan pencegahan dan penindakan.

"Kalau kewenangan itu dikembalikan ke daerah, tentu kami siap. Tanpa kewenangan, kami tidak punya dasar untuk melakukan penindakan," tandasnya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved