Kebut Penyelesaian DPA dan Persiapan Pemeriksaan BPK, Kepala OPD Dilarang Keluar Daerah

Sementara DPA tak selesai, PNS maupun TK2D termasuk Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa gajian.

Kebut Penyelesaian DPA dan Persiapan Pemeriksaan BPK, Kepala OPD Dilarang Keluar Daerah
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Coffee morning membahas penyelesaian perbaikan DPA Kutim tahun 2019 dipimpin Bupati Ismunandar bersama Wabup Kasmidi Bulang didampingi Sekda Irawansyah. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Masalah pemangkasan dana kurang salur oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Kutim, sebesar Rp 711 miliar, menyisakan banyak PR di awal 2019 ini.

Pastinya, dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar pekerjaan pihak ketiga, pada Perubahan APBD 2018, menjadi utang.

Akibatnya, seluruh OPD pun harus memeriksa kembali pembayaran mana yang tertunda dan memasukkan lagi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD tahun 2019 ini.

Dalam coffee morning yang digelar Senin (14/1/2019), penyelesaian DPA 2019 menjadi perhatian utama Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang yang memimpin pertemuan bersama Sekda Irawansyah.

Pasalnya, hingga memasuki pekan ketiga Januari, penyusunan perbaikan DPA Kutim belum juga selesai.

Sementara DPA tak selesai, PNS maupun TK2D termasuk Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa gajian.

“Ini DPA nggak selesai, kita nggak bisa gajian. Bupati belum gajian juga ini. Makanya, kalau bisa diselesaikan secepatnya. DPA lambat, transfer pusat juga lambat,” kata Bupati Kutim Ismunandar.

Bahkan demi memantau seluruh progress penyelesaian DPA, Wabup Kasmidi Bulang meminta bagian pembangunan Setkab Kutim merinci OPD, bagian, dan kecamatan mana saja yang belum menyelesaikan perbaikan DPA.

Ada sekitar 20 OPD, bagian, dan kecamatan yang belum menyerahkan hasil perbaikan DPA ke Bagian Pembangunan maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim.

“Saya sengaja menanyai satu per satu OPD yang belum menyelesaikan perubahan DPA sekaligus meminta mereka memberi target waktu penyelesaian. Alhamdulillaah, semua memastikan hari ini juga bisa menyelesaikan. Dengan begitu dokumen DPA bisa segera selesai dalam pekan ini juga dan seluruh program 2019, termasuk pembayaran yang tertunda bisa diselesaikan secepatnya,” ungkap Kasmidi.

Tak hanya itu, Kasmidi juga meminta seluruh Kepala OPD agar tidak keluar kota untuk beberapa pekan ini.

Karena selain menyelesaikan DPA yang tentu membutuhkan tanda tangan pejabat berwenang, dalam waktu dekat pula, ada pemeriksaan dari tim BPK RI.

“Kami minta Kepala OPD tidak keluar daerah dulu untuk sementara waktu. Karena selain DPA, tim dari BPK RI juga akan masuk untuk melakukan pemeriksaan. Jadi tolong dipersiapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan,” kata Kasmidi. (*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved