Berita Pemprov Kalimantan Utara

Naik Status, KPP Mikro Tanjung Selor Harus Kerja Maksimal

Sekprov berharap tugas pegawai pajak dapat maksimal mengingat di tahun lalu sampai Oktober 2018, pelaporan pajak di Kaltara masih 35,62 persen.

Naik Status, KPP Mikro Tanjung Selor Harus Kerja Maksimal
HUMAS PEMPROV KALTARA
Sekprov Kaltara H Suriansyah menerima kenang-kenangan dari KPP Mikro Tanjung Selor yang diberikan oleh Kakanwil Dirjen Pajak Kaltim-tara, Samon Jaya, Senin (14/1). 

TANJUNG SELOR – Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor secara ideal sudah layak mempunyai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sendiri.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Suriansyah mengungkapkan, perubahan dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tentunya memerlukan proses. Saat ini, Kementerian Keuangan telah mengakomodasi untuk meningkatkan status dan fungsi KP2KP Tanjung Selor, menjadi KPP Mikro Tanjung Selor.

Perubahan menjadi KPP Mikro diluncurkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltim-tara), Samon Jaya, Senin (14/1). Dikatakan Sekprov, dengan perubahan itu, tentu tugas KPP Mikro Tanjung Selor akan bertambah. Jika sebelumnya tugas KP2KP hanya sebatas sosialisasi dan pelayanan, maka pengawasan menjadi tugas tambahan.

“Perlu atensi soal pajak ini, kepala daerah, Gubernur dan Bupati, perlu memahami bahwa negara kita ini perlu biaya untuk pembangunan dan pelayanan publik, pemasukan terbesar dari pajak,” jelas Suriansyah.

Sekprov berharap tugas pegawai pajak dapat menjadi maksimal mengingat di tahun lalu sampai Oktober 2018, pelaporan pajak di Kaltara masih 35,62 persen dimana Kabupaten Bulungan sebesar 20,68 persen untuk wajib pajak non karyawan. Sementara itu untuk pembayarannya di Kaltara sebesar 42,26 persen dan 39,40 persen di Kabupaten Bulungan.

“Kami berharap, KP2PK Tanjung Selor yang diperluas tupoksinya ini dapat memaksimalkan tugasnya sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bisa terpenuhi, tentunya perlu sinergi dari keduanya,” kata Suriansyah.

Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018

PPh Pasal 25/29 & PP 46/23 OP Non Karyawan s/d Oktober 2018

Kabupaten/Kota      Wajib SPT                   Lapor                  Bayar       

Kota Tarakan            4.143                            1.874                  1.953

Kab. Bulungan          1.741                            360            686

Kab. Nunukan           2.797                            876            1.078

Kab. Malinau            587                                196            231

Kab. Tana Tidung    145                                47              30

Total Kaltara             9.413                            3.353        3.978. (*)

Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved