Terkait Pajak Penggunaan Air Permukaan di Malinau Samsat Minta Perusahaan Jujur

Jadi, banyak perusahaan di Malinau menggunakan air sungai untuk mendukung aktivitas perusahaan. Seperti penyiraman jalan

Terkait Pajak Penggunaan Air Permukaan di Malinau Samsat Minta Perusahaan Jujur
www.flickr.com
ILUSTRASI - Buaya ngamuk di sungai 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Untuk menghindari pajak, terkadang para pihak harus menyusun berbagai strategi. Mungkin hal tersebutlah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Malinau, untuk menghindari pungutan pajak yang cukup besar dari penggunaan air permukaan. Terutama, perusahaan pertambangan yang menggunakan air permukaan ini.

Melihat kondisi di Malinau saat ini, masih banyak perusahaan tidak jujur terkait penggunaan objek pajak ini. Lemahnya pengawasan, membuat objek pajak satu ini tidak maksimal pemungutannya. Sehingga, setiap tahun target pemungutan pajak air permukaan selalu tidak tercapai.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Kaltara, Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah/Samsat Malinau sebagai pemangku kepentingan dalam pemungutan pajak tersebut mengaku kesulitan memungut pajak pada sektor ini. Namun, Samsat Malinau akan terus meningkatkan kemampuan dalam rangka pemungutan pajak air permukaan.

Kepala Seksi (Kasi) Pendataan dan Penetapan Samsat Malinau, Tumpak Halasan Tambun mengungkapkan, belum banyak diketahui oleh masyarakat luas soal tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lainnya dari Samsat. Bukan hanya mengurusi surat-surat kendaraan, Samsat Malinau juga mengurusi pemungutan pajak penggunaan air permukaan.

"Jadi, banyak perusahaan di Malinau ini menggunakan air sungai untuk mendukung aktivitas perusahaan. Seperti, penyiraman jalan agar tidak berdebu di sepanjang jalan yang dilalui oleh perusahaan. Dan aktivitas tersebut sudah pasti dilakukan oleh perusahaan. Sebab, kalau tidak dilakukan akan terjadi tuntutan masyarakat karena gangguan debu," jelasnya.

Bukan hanya itu, Tumpak juga menyatakan, biasanya air permukaan juga digunakan sebagai pasokan air bersih perusahaan untuk dijadikan air minum untuk seluruh karyawan. Kemudian, sudah biasa juga air permukaan digunakan untuk keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK) karyawan. Sebab, biaya tinggi akan dikeluarkan apabila mendatangkan air bersih dari pusat pemerintahan.

"Seperti pada salah satu perusahaan tambang yang kami datangi, untuk melakukan pengecekan terdapat beberapa tangki pengolahan air permukaan. Sebelum digunakan sebagai air minum untuk karyawan, air terlebih dahulu dimasukan ke dalam tangki pengolahan. Setelah selesai diolah barulah karyawan perusahaan dapat menggunakan air tersebut," tandasnya.

Tumpak menemukan di lapangan, masih banyak perusahaan enggan mengungkap berapa jumlah pasti air permukaan yang digunakan. Adapun laporan yang disampaikan oleh perusahaan kepada Samsat Malinau, beber Tumpak, selalu saja sama setiap tahunnya. Dan menurutnya, ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum mau jujur.

"Ya kalau kita cerna lebih jauh, masa laporan penggunaan air permukaan setiap tahunnya sama. Tidak ada kenaikan tidak ada penurunan. Jelas saja kita curiga dibuatnya. Pastilah ada peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya. Kami minta, perusahaan dapat lebih jujur lagi dalam memberikan laporan sebagai data kami dalam melakukan pemungutan pajak," harapnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved